Update Artikelilmiah: 54230

MOHAMMAD ASA FARZANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Artikel ini menjelaskan dimensi politik di balik implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Untuk Menyelenggarakan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi, dengan berfokus pada dua pertanyaan, yaitu bagaimana dinamika kontestasi koalisi advokasi berlangsung dalam tahap implementasi sistem integrasi pembayaran transportasi di bawah Pergub Nomor 63 Tahun 2020, dan sejauh mana belief system serta strategi politik dari koalisi mendikte output serta outcome kebijakan. Menggunakan kerangka Advocacy Coalition Framework yang dipadukan dengan Model Implementasi Kebijakan Top-Down, artikel ini membedah bagaimana koalisi yang ada berkontestasi dengan belief system masing-masing pada fase formulasi hingga fase implementasi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara semiterstruktur, studi dokumentasi, dan observasi lapangan, penelitian ini mengidentifikasi tiga koalisi advokasi, yaitu Koalisi Pro-Integrasi Teknologi (Pemprov DKI, PT Jaklingko, operator modern), Koalisi Operator Tradisional (Organda, sopir angkot), dan Koalisi Fokus Pengguna (konsumen, lembaga riset, dan akademisi). Temuan menunjukkan bahwa dominasi Koalisi Pro Integrasi Teknologi menghasilkan output implementasi yang positif di moda modern, tercermin dari pertumbuhan penumpang Transjakarta 11,21%, MRT Jakarta 12,95%, dan LRT Jakarta 8,97% per-tahun 2025, resistensi Koalisi Operator Tradisional melalui strategi slow compliance memperlambat integrasi di moda konvensional. Pada level outcome, penelitian ini menemukan kesenjangan, keberhasilan output belum berhasil menekan kemacetan Jakarta yang melonjak ke peringkat ke-24 kota termacet di dunia tahun 2025 menurut TomTom Traffic Index, naik tajam dari peringkat 90 pada tahun sebelumnya. Penelitian ini memperkaya literatur ACF dengan menunjukkan bahwa kontestasi koalisi tidak berhenti pada fase formulasi, melainkan terus berlangsung secara dinamis sepanjang implementasi kebijakan berjalan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This article examines the political dimensions underlying the implementation of Jakarta Governor Regulation No. 63 of 2020 concerning the Assignment of Regional Owned Enterprises to Organize an Integrated Payment System Across Transportation Modes. It focuses on two research questions: how the dynamics of advocacy coalition contestation unfold during the implementation stage of the transportation payment integration system under Governor Regulation No. 63 of 2020, and to what extent the belief systems and political strategies of these coalitions dictate policy output and outcomes. Using the Advocacy Coalition Framework combined with the Top-Down Policy Implementation Model, this article dissects how the existing coalitions contest one another based on their respective belief systems, from the formulation stage through to implementation. Using a descriptive-analytical qualitative approach involving semi-structured interviews, documentary study, and field observation, this research identifies three advocacy coalitions: the Pro-Technology Integration Coalition (DKI Provincial Government, PT Jaklingko, modern operators), the Traditional Operator Coalition (Organda, angkot drivers), and the User-Focused Coalition (consumers, research institutions, and academics). The findings show that the dominance of the Pro-Technology Integration Coalition produced positive implementation outputs in modern modes, reflected in passenger growth of 11.21% for Transjakarta, 12.95% for MRT Jakarta, and 8.97% for LRT Jakarta over the course of 2025, while resistance from the Traditional Operator Coalition through a slow compliance strategy hindered integration in conventional modes. At the outcome level, this research finds a gap: the success at the output level has not managed to reduce Jakarta's traffic congestion, which instead surged to the 24th
most congested city in the world in 2025 according to the TomTom Traffic Index, a sharp rise from 90th place the previous year. This research enriches the ACF literature by demonstrating that coalition contestation does not stop at the formulation stage but continues dynamically throughout the course of
policy implementation.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman