Update Artikelilmiah: 54093

ROOSYA HAIKAL

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penguasaan harta waris yang belum terbagi oleh salah seorang ahli waris sering kali menimbulkan sengketa karena berpotensi menghambat terpenuhinya hak ahli waris lainnya, khususnya hak atas legitime portie yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN MND yang memperlihatkan adanya perselisihan mengenai penguasaan harta warisan serta pembagian hak para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penguasaan harta waris yang belum terbagi menurut KUHPerdata serta mengkualifikasi pelanggaran legitime portie berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN MND.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak pewaris meninggal dunia, harta peninggalan menjadi boedel waris yang merupakan hak bersama seluruh ahli waris hingga dilakukan pembagian secara sah. Oleh karena itu, penguasaan harta waris secara sepihak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak ahli waris lainnya. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim, pelanggaran legitime portie dikualifikasikan melalui pengujian terhadap kedudukan para ahli waris sebagai legitimaris, status hukum harta warisan, serta pemenuhan bagian mutlak yang dijamin Pasal 913 KUHPerdata. Apabila penguasaan maupun pembagian harta waris mengakibatkan berkurang atau tidak terpenuhinya bagian mutlak yang menjadi hak legitimaris, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran legitime portie. Dengan demikian, perlindungan terhadap legitime portie tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi para ahli waris, tetapi juga mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The unilateral control of an undivided inheritance by one or more heirs frequently gives rise to inheritance disputes, as it may impede the fulfillment of the inheritance rights of other heirs, particularly the compulsory portion (legitime portie) protected under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). This issue is reflected in Decision Number 285/Pdt.G/2023/PN MND, which concerns the control of inherited property that had not yet been divided among the heirs. This study aims to analyze the legal regulation governing the control of undivided inherited property under the Indonesian Civil Code and to examine the legal qualification of violations of the legitime portie based on the court's legal reasoning in Decision Number 285/Pdt.G/2023/PN MND.

This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.

The findings demonstrate that, upon the death of the deceased, all inherited assets become part of the estate (boedel waris), which is jointly owned by all lawful heirs until a lawful distribution is completed. Consequently, unilateral control over an undivided estate cannot legally diminish or eliminate the inheritance rights of other heirs. Based on the analysis of the court's legal reasoning, the legal qualification of a violation of the legitime portie is determined by examining the legal status of the compulsory heirs, the status of the inherited estate, and whether the compulsory shares guaranteed under Article 913 of the Indonesian Civil Code have been fulfilled. Where the control or distribution of inherited property results in the reduction or deprivation of the compulsory portion to which a compulsory heir is entitled, such conduct may be legally qualified as a violation of the legitime portie. Therefore, the protection of the legitime portie serves as an essential legal mechanism to ensure legal certainty, justice, and equitable distribution of inherited property among heirs.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman