Update Artikelilmiah: 53561

AMALIYAH DAMAYANTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penyelenggaraam program IKD di Kecamatan Sokaraja telah berlangsung semenjak tahun 2022, hingga pada bulan Oktober 2025 total aktivasi IKD di Kecamatan Sokaraja adalah 4,08% dari target 25% Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian yang rendah ini menjadi sebuah fenomena unik, sebab Kecamatan Sokaraja secara karakteristik wilayah menunjukkan kondisi ideal untuk mengimplementasikan program digitalisasi kependudukan, di mana wilayahnya didominasi oleh dataran rendah sehingga menunjang kestabilan jaringan telekomunikasi seluler dan memiliki kepadatan dan populasi penduduk yang tinggi sehingga menyebabkan kebutuhan akan pelayanan administrasi kependudukan 
yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama implementasi IKD di Kecamatan Sokaraja tidak terletak pada karakteristik wilayah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana jalannya proses implementasi dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung selama prosesimplementasi  program IKD di Kecamatan Sokaraja dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan metode analisis menggunakan model analisis interaktif dengan keabsahan data yang diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kecamatan Sokaraja belum sepenuhnya berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan oleh pelaksanaan sosialisasi yang belum menyentuh seluruh kelompok masyarakat dan pelayanan aktivasi IKD yang masih menghadapi berbagai kendala, baik secara sumber daya manusia maupun sistem. Faktor penghambat yang diidentifikasi berkaitan dengan transmisi komunikasi oleh pemimpin kelompok masyarakat yang kurang yang disebabkan oleh minimnya literasi digital, motivasi pelaksanaan yang seringkali menurun, dan gangguan sistem operasi. Faktor pendukung berkenaan dengan dukungan dari pemerintah pusat dan dindukcapil dengan membuka jalur komunikasi yang responsif, adanya dorongan aktor non-pemerintahan, dan terbuktinya manfaat kepemilikan IKD dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi oleh masyarakat yang telah mengaktivasi dan menggunakan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The implementation of the IKD program in Sokaraja Subdistrict has been underway since 2022; as of October 2025, the total IKD activation rate in Sokaraja Subdistrict stands at 4.08% of the 25% target set by the Director General of Population and Civil Registration. This low achievement is a unique phenomenon, as Sokaraja Subdistrict, by its geographical characteristics, presents ideal conditions for implementing a population digitization program. The area is predominantly low-lying, which supports stable mobile telecommunications networks, and it has high population density and a large population, leading to a high demand for population administration services. These conditions indicate that the primary issue in the implementation of the IKD in Sokaraja Subdistrict does not lie in the area’s characteristics. 
This study aims to describe the implementation process and identify the barriers and enablers during the implementation of the IKD program in Sokaraja Subdistrict using the policy implementation model proposed by Ripley and Franklin. The research method used was qualitative, with data collection through interviews, observations, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, and the analysis method employed an interactive analysis model, with data validity tested through source triangulation and method triangulation. 
The research findings indicate that the implementation of the IKD in Sokaraja Subdistrict has not yet been fully effective; this is evidenced by the fact that outreach efforts have not reached all segments of the community, and IKD activation services continue to face various challenges, both in terms of human resources and systems. The identified barriers relate to the limited communication by community leaders, which is caused by low digital literacy, often waning motivation to carry out tasks, and operational system disruptions. Supporting factors include support from the central government and the Directorate General 
of Civil Registration and Population through the establishment of responsive communication channels, encouragement from non-governmental actors, and the proven benefits of IKD ownership in enhancing effectiveness and efficiency, as demonstrated by communities that have activated and utilized the system.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman