Update Artikelilmiah: 52310

IMMANUEL SIHOMBING

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkembangan sektor pertahanan negara mendorong pengaturan sistem pertahanan negara yang responsif terhadap permasalahan keamanan dan kedaulatan negara, sehingga mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Adapun pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum yang demokratis dilakukan dengan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Melalui tiga prasyarat, yakni hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan untuk mendapatkan penjelasan, masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan. Namun praktiknya, perubahan UU TNI menuai polemik sebab pembentukannya yang dianggap tertutup. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan konsep partisipasi bermakna pada perubahan UU TNI. Adapun Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, concept approach, analytical approach. Hasil penelitian dan pembahasan menujukkan bahwa tiga prasyarat partisipasi bermakna tidak terpenuhi sebab kehendak politik (political will) yang menunjukkan konfigurasi politik otokratis serta kekosongan hukum dalam pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut membuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke regelgeving) juga tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi serta delegitimasi UU TNI. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan partisipasi masyarakat yang proporsional agar pembentukan UU TNI sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis

Abtrak (Bhs. Inggris)

The development of the state defense sector necessitates the regulation of a state defense system that is responsive to security and state sovereignty issues, thereby prompting the amendment of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI Law). Furthermore, the formation of laws and regulations within a democratic rule of law must be conducted through meaningful public participation, as mandated by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. Through three fundamental prerequisites the right to be heard, the right to be considered, and the right to receive an explanation the public can actively influence policymaking. In practice, however, the amendment of the TNI Law has sparked controversy due to a lawmaking process that is considered opaque. This research aims to evaluate the implementation of the meaningful participation concept in the amendment of the TNI Law. The method utilized in this research is normative juridical legal research, employing a statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The results of the research and discussion indicate that the three prerequisites for meaningful participation remain unfulfilled due to a political will that reflects an autocratic political configuration, compounded by a legal vacuum in the regulations governing the lawmaking process. Consequently, this renders the principles of good legislation (algemene beginselen van behoorlijke regelgeving) unfulfilled, which ultimately leads to a decline in the quality of democracy and the delegitimization of the TNI Law. Therefore, proportional regulation of public participation is imperative to ensure that the formation of the TNI Law aligns with the principles of a democratic rule of law..

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman