Update Artikelilmiah: 52288

ANANG BAGUS MAJIID

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dengan fokus pada perkara kebakaran hutan dan lahan oleh PT Agro Bumi Sentosa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya inkonsistensi putusan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, khususnya terkait hubungan antara pertanggungjawaban substantif dan aspek prosedural dalam hukum lingkungan. Prinsip strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meniadakan kewajiban pembuktian unsur kesalahan dalam hal kegiatan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan tingkat pertama telah mengimplementasikan prinsip strict liability secara tepat, namun putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding dengan alasan gugatan prematur karena tidak ditempuhnya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara formalitas prosedural dan keadilan substantif dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inkonsistensi tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum dan efektivitas penerapan prinsip strict liability. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsistensi putusan hakim serta penegasan hubungan antara aspek prosedural dan prinsip tanggung jawab mutlak guna mendukung penegakan hukum lingkungan yang efektif di Indonesia.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to analyze the application of the strict liability principle in environmental dispute resolution, with a particular focus on the forest and land fire case involving PT Agro Bumi Sentosa. The study is motivated by inconsistencies between first-instance and appellate court decisions, particularly regarding the relationship between substantive liability and procedural aspects in environmental law. The principle of strict liability, as stipulated in Article 88 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, eliminates the requirement to prove fault when activities pose a serious threat to the environment. This research employs a normative juridical method, using statutory and case study approaches. The findings indicate that the court of first instance correctly applied the strict liability principle; however, the decision was overturned by the appellate court on the grounds that the claim was premature due to the absence of prior non-litigation dispute resolution mechanisms. This reflects a tension between procedural formalism and substantive justice in environmental law enforcement. The study concludes that such inconsistency may undermine legal certainty and weaken the effectiveness of the strict liability principle. Therefore, strengthening judicial consistency and clarifying the relationship between procedural requirements and strict liability are essential to support effective environmental law enforcement in Indonesia.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman