Home
Login.
Artikelilmiahs
52281
Update
SELFIA ANGGITA
NIM
Judul Artikel
KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS OBSTRUCTION OF JUSTICE TINDAK PIDANA KORUPSI
Abstrak (Bhs. Indonesia)
KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS OBSTRUCTION OF JUSTICE TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh : Selfia Anggita E1A022197 Abstrak Sistem peradilan yang baik mensyaratkan kepada penegak hukum untuk transparan dan berkeadilan. Namun, fenomena hukum yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, yakni obstruction of justice menjadi permasalahan yang dapat menciderai proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak imunitas advokat dalam pertanggungjawaban pidana atas obstruction of justice serta keterkaitan antara Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas bersifat tidak absolut, tetap dibatasi dengan itikad baik. Hak imunitas advokat hanya berlaku sepanjang advokat menjalankan tugasnya dengan itikad baik, tidak menyimpang kode etik, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konflik norma antara kedua pasal tersebut diselesaikan melalui Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013, Putusan MK No. 7/PUU-XI/2018, dan Putusan MK No. 71/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa “secara langsung dan tidak langsung” pada Pasal 21 UU PTPK menimbulkan overcriminalization. Harmonisasi dicapai melalui tiga tolok ukur yakni itikad baik, unsur pertanggungjawaban pidana, dan prinsip equality before the law. Kata Kunci : Hak Imunitas Advokat, Obstruction of Justice, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi
Abtrak (Bhs. Inggris)
THE POTITION OF ADVOCATES’ IMMUNITY RIGHTS IN CRIMINAL LIABILITY FOR OBSTRUCTION OF JUSTICE IN CORRUPTION CRIMES By: Selfia Anggita E1A022197 Abstract A good judicial system requires transparent and fair law enforcement to maintain public trust. However, obstruction of justice remains a critical phenomenon that can undermine the integrity of the law enforcement process. This study analyzes the position of attorney immunity rights in criminal liability for obstruction of justice, particularly the normative relationship between Article 16 of Law Number 18 of 2003 on Advocates and Article 21 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. Using a normative juridical method with legislative, case-based, and conceptual approaches, this study finds that immunity rights are not absolute and are bounded by good faith. Advocate immunity applies only when advocates perform their duties in good faith, comply with the code of ethics, and act within applicable legal provisions. The normative conflict between both articles was resolved through Constitutional Court Decisions No. 26/PUU-XI/2013, No. 7/PUU-XI/2018, and No. 71/PUU-XXIII/2025, which found that the phrase "directly and indirectly" in Article 21 of the Corruption Law causes overcriminalization. Harmonization is achieved through three benchmarks: good faith, elements of criminal liability, and equality before the law. Keywords: Advocate Immunity Rights, Obstruction of Justice, Criminal Liability, Corruption.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save