Update Artikelilmiah: 52224

NAIYA ARAWINDA NARASWARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Studi ini membahas integrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan layanan pertanahan elektronik sebagai upaya untuk memperkuat penerapan e-government di Kantor Pertanahan Purbalingga. Studi ini menyoroti berbagai permasalahan administratif yang telah berlangsung lama, seperti pengelolaan data yang terpisah, prosedur layanan yang lambat, rendahnya transparansi, serta keterbatasan akses publik terhadap informasi pertanahan, yang sebelumnya menghambat kinerja layanan dan akuntabilitas institusi. Integrasi platform digital dalam administrasi pertanahan memungkinkan alur kerja yang lebih terstruktur, meningkatkan konsistensi data, serta memperjelas jejak dokumentasi, sehingga mendukung penyelenggaraan layanan yang lebih andal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hasil studi menunjukkan bahwa layanan pertanahan digital mendorong proses administrasi yang lebih responsif, mengurangi ketergantungan pada prosedur manual, serta meningkatkan kemampuan institusi dalam mengelola urusan pertanahan secara adaptif. Selain perbaikan administratif, integrasi ini juga memperkuat keterbukaan dengan memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dan memantau proses layanan melalui sistem elektronik. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi pertanahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat organisasional, yang menuntut keselarasan antara sistem, sumber daya manusia, dan praktik tata kelola. Studi ini merekomendasikan perluasan layanan digital melalui peningkatan interoperabilitas sistem, penguatan kapasitas pegawai secara berkelanjutan, serta penerapan bertahap alat analisis lanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pencegahan sengketa pertanahan

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study discusses the integration of Complete Systematic Land Registration (PTSL) with electronic land services as an effort to strengthen e-government implementation at the Purbalingga Land Office. The study highlights various long-standing administrative issues, such as disparate data management, slow service procedures, low transparency, and limited public access to land information, which previously hampered service performance and institutional accountability. The integration of digital platforms into land administration enables a more structured workflow, improves data consistency, and clarifies documentation trails, thus supporting more reliable service delivery and enhancing public trust. The study results indicate that digital land services promote more responsive administrative processes, reduce reliance on manual procedures, and enhance the institution's ability to manage land affairs adaptively. In addition to administrative improvements, this integration also strengthens transparency by providing stakeholders with easy access to information and monitoring of service processes through electronic systems. These findings emphasize that digital transformation in land administration is not only technical but also organizational, requiring alignment between systems, human resources, and governance practices. The study recommends expanding digital services through improved system interoperability, continuous staff capacity building, and the gradual implementation of advanced analytical tools to support decision-making and land dispute prevention.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman