Update Artikelilmiah: 52174

YULIA ANGGRAENI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pelaku dan pemidanaan, tetapi juga pada kerahasiaan identitas korban yang masih sering diabaikan dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto serta faktor penghambat dan pendukungnya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan wawancara dengan aparatur pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan telah dilakukan melalui pengaburan identitas, namun masih ditemukan putusan pengadilan yang memuat identitas korban secara detail. Faktor penghambat meliputi perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, belum optimalnya pendampingan, aturan tanpa sanksi, rendahnya kesadaran terhadap perempuan, serta rendahnya pendidikan masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung meliputi kesadaran etis aparat penegak hukum, keberadaan regulasi pengaburan identitas, serta peran masyarakat dalam perlindungan korban. Dengan demikian, perlindungan identitas korban belum optimal dan memerlukan penguatan implementasi norma serta perubahan perspektif aparat penegak hukum.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The The increase in cases of sexual violence against women and children underscores the importance of comprehensive legal protection, one that focuses not only on perpetrators and criminal punishment but also on the confidentiality of victims’ identities, which is still often overlooked and has the potential to lead to revictimization. This study aims to examine the implementation of legal protections for the identities of women and children who are victims of sexual violence at the Purwokerto District Court, as well as the factors that hinder and support this process. The method used is a legal-empirical approach with a descriptive-analytical framework, involving an analysis of legislation, court rulings, and interviews with court officials. The research findings indicate that efforts have been made to protect victims’ identities through redaction; however, court rulings containing detailed information about the victims’ identities have still been found. Barriers include differing interpretations among law enforcement officials, inadequate victim support, regulations lacking enforcement mechanisms, low awareness regarding women’s rights, and low levels of public education. Meanwhile, supporting factors include the ethical awareness of law enforcement officials, the existence of regulations on identity obfuscation, and the role of the community in protecting victims. Thus, the protection of victims’ identities is not yet optimal and requires strengthened implementation of norms as well as a shift in the perspective of law enforcement officials.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman