Update Artikelilmiah: 52109

SYIFA KAMILA MERUYA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tata kelola aspirasi masyarakat dan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan platform Publikasmasda di lingkungan DPD RI, yang terlihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam penginputan aspirasi, ketimpangan distribusi antarprovinsi, serta kualitas data yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola aspirasi berbasis digital serta mengidentifikasi faktor penyebab ketidakoptimalannya dengan perspektif Digital Governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan uji validitas melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola aspirasi belum optimal pada aspek strategi, kebijakan, dan standar digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi, kebijakan, dan standar digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aspirasi di DPD RI.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Governance of public and regional aspirations is an important aspect in realizing a democratic, participatory, and accountable government. This study is motivated by the suboptimal utilization of the Publikasmasda platform within the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI), as reflected in the low participation of members in inputting aspirations, disparities in distribution across provinces, and inadequate data quality. This research aims to analyze digital-based aspiration governance and identify the factors contributing to its suboptimal performance using a Digital Governance perspective. The method employed is descriptive qualitative with purposive sampling, through interviews, observations, and documentation. Data analysis uses the interactive model of Miles and Huberman, with validity tested through source triangulation. The results show that aspiration governance is not yet optimal in terms of digital strategy, policy, and standards. Therefore, strengthening digital strategy, policy, and standards is necessary to improve the effectiveness of aspiration governance within DPD RI.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman