Update Artikelilmiah: 51982

RAMSHA ABHIYAN HARITS BUDIMAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini menganalisis efektivitas Rezim ASEAN Intellectual Property Rights (ASEAN IPR) dalam penanganan kasus pemalsuan barang tekstil di Indonesia pada periode 2016–2024. Meskipun ASEAN telah menghasilkan berbagai instrumen normatif seperti ASEAN IPR Action Plan 2016–2024, dinamika pemalsuan dan penyelundupan tekstil di Indonesia tetap menunjukkan tren yang kompleks dan persisten. Penelitian ini menggunakan kerangka teori efektivitas rezim Arild Underdahl yang membagi efektivitas ke dalam tiga dimensi, yaitu output effectiveness, outcome effectiveness, dan impact effectiveness.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN IPR relatif efektif pada tingkat output, karena berhasil menghasilkan dokumen kebijakan, pedoman teknis, dan forum koordinasi regional. Namun, pada tingkat outcome, perubahan perilaku institusi penegak hukum Indonesia lebih dipengaruhi oleh tekanan domestik, seperti kerugian industri tekstil nasional dan lonjakan impor dari Tiongkok, dibandingkan dengan instrumen regional ASEAN. Pada tingkat impact, tidak terdapat bukti kuat bahwa keberadaan ASEAN IPR berkontribusi langsung terhadap penurunan signifikan kasus pemalsuan dan penyelundupan tekstil di Indonesia. Arus barang ilegal tetap tinggi, sementara perbaikan lebih banyak ditentukan oleh kebijakan nasional.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Rezim ASEAN IPR dalam penanganan pemalsuan tekstil di Indonesia bersifat parsial dan terbatas. Rezim ini berfungsi sebagai kerangka normatif dan koordinatif, tetapi tidak memiliki daya paksa maupun cakupan struktural yang memadai untuk mengatasi akar permasalahan pemalsuan lintas batas.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study analyzes the effectiveness of the ASEAN Intellectual Property Rights (ASEAN IPR) regime in addressing textile counterfeiting cases in Indonesia during the period 2016–2024. Although ASEAN has produced several normative instruments, including the ASEAN IPR Action Plan 2016–2024, the dynamics of textile counterfeiting and smuggling in Indonesia remain complex and persistent. This research employs Arild Underdahl’s regime effectiveness framework, which evaluates effectiveness through three dimensions: output effectiveness, outcome effectiveness, and impact effectiveness.

The findings indicate that ASEAN IPR demonstrates relative effectiveness at the output level, as it successfully generates policy documents, technical guidelines, and regional coordination platforms. However, at the outcome level, behavioral changes among Indonesian enforcement institutions are driven primarily by domestic pressures, such as losses within the national textile industry and the surge of imports from China, rather than by ASEAN regional instruments. At the impact level, there is no strong evidence that ASEAN IPR directly contributes to a significant reduction in textile counterfeiting and smuggling cases in Indonesia. Illegal flows remain substantial, while structural improvements in the domestic industry are largely shaped by national policies.

Therefore, this study concludes that the effectiveness of the ASEAN IPR regime in addressing textile counterfeiting in Indonesia is partial and limited. The regime functions as a normative and coordinative framework but lacks binding power and structural reach to address the root causes of cross-border counterfeiting effectively.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman