Update Artikelilmiah: 5195

ZAINUL HAKIM

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang kekuasaan adat di Minangkabau pasca Orde Baru melalui peran wali nagari sebagai kepala pemerintahan desa di Provinsi Sumatera Barat.Hasil penelitian menunjukan bahwa a) Ketika era otonomi daerah muncul dengan ditandai munculnya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, peluang tersebut dimanfaatkan oleh Sumatera Barat dengan adanya gerakan “baliak ka nagari” (kembali ke nagari) dengan adanya Perda Sumbar No. 9 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. b) Kekuasaan adat di Minangkabau berbentuk nagari ini unik, karena di dalam nagari terdapat unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kondisinya berbentuk seperti negara, bahkan dapat dikatakan seperti “republik kecil”. c) Kekuasaan adat di Minangkabau melalui peran wali nagari sebagai kepala pemerintahan desa/lokal tidak sepenuhnya berjalan optimal. Peran wali nagari dulu adalah sebagai pemimpin adat sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan di nagari.Ketika zaman Orde Baru, peran wali nagari ditiadakan karena diganti dengan pemerintahan desa.Saat ini pasca Orde Baru, peran wali nagari lebih dominan pada pemimpin administrasi pemerintahan nagari.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
This research discussed about the custom authority in Minangkabau after new order through the rule of wali nagari as the chief of village government at West Sumatera Province. The results of the research show that a) By the emergence of local autonomy, signalted by the issued of UU No. 22 Tahun 1999 about local autonomy, this chance is taken by West Sumatera with the slogan “baliak ka nagari” (back to nagari) also by Perda Sumbar No. 9 about the main term and conditions of nagari governance.  b) The local authority in Minangkabau called nagari is unique, since with in this nagari there are also the elements such as executive, legislative dan judicative. The condition looks like a state. In fact it can be called “little republik”. c) The local authority in Minangkabau through the role of wali nagari as the chief of the local governance, not fully optimized. The role of wali nagari in the past, was not only as the custom leader but also as the main government in nagari. By the time of New Order Rezime, the rule of wali nagari was eliminated since it replaced by village governance. Now a day after the New Order Rezime, the rule of wali nagari is more dominant in the area of nagari governance administration.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman