Update Artikelilmiah: 51881

YUAN SHERLIN RISKY ANDIANSYAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penyalahgunaan narkotika merupakan isu krusial yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat. Sebagai tindak pidana yang tergolong extraordinary crime, penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang tidak semata-mata bersifat represif. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, salah satunya melalui Restorative Justice. Penelitian ini membahas peran Kejaksaan Negeri Cilacap dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkotika, dengan regulasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana penggunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Cilacap serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan jenis sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Cilacap dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021. Penuntut Umum dalam pelaksanaan Restorative Justice berperan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan para pihak yang terlibat dan output dari Restorative Justice adalah rehabilitasi. Proses tersebut melibatkan partisipasi aktif tersangka, keluarga, dan masyarakat guna mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku. Namun, dalam praktiknya juga masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Restorative Justice berupa kerancuan penerapan pasal dalam Undang-Undang Narkotika, faktor aparat penegak hukum terkait proses administrasi yang berjenjang dan berbatas waktu singkat, serta faktor sarana dan prasarana berupa keterbatasan fasilitas rehabilitasi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Drug abuse is a crucial issue that impacts not only individuals but also society. As an extraordinary crime, its handling requires a legal approach that is not solely repressive. Therefore, there is a need for a more humanistic and recovery-oriented approach, one of which is through Restorative Justice. This study examines the role of the Cilacap District Attorney's Office in implementing a restorative justice approach for drug abusers, in accordance with the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice in handling drug use crimes at the Cilacap District Attorney's Office and identify factors that hinder its implementation. The research method used is a sociological juridical approach with descriptive analytical research specifications, with primary and secondary data sources obtained through interviews and literature studies, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of Restorative Justice at the Cilacap District Attorney's Office is carried out in accordance with the provisions of the Attorney General's Guidelines No. 18 of 2021. In the implementation of Restorative Justice, the Public Prosecutor acts as a facilitator who coordinates the parties involved, and the output of Restorative Justice is rehabilitation. This process involves the active participation of the suspect, family, and community to support the recovery and social reintegration of the perpetrator. However, in practice, several factors still hamper the implementation of Restorative Justice, including confusion regarding the application of articles in the Narcotics Law, factors related to law enforcement officials related to the hierarchical and short-term administrative process, and infrastructure factors such as limited rehabilitation facilities.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman