Update Artikelilmiah: 51851

TAUFAN BINTANG SEJATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini mengkaji dinamika pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Kaliurip, Kabupaten Banyumas, sebagai upaya mendukung terwujudnya desa mandiri energi dan penguatan ketahanan pangan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis relasi aktor, tata kelola aset, dan kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan PLTS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memperoleh pelatihan teknis dan dilibatkan dalam operasional harian, pemberdayaan yang terjadi masih bersifat semu (pseudo-empowerment). Status PLTS sebagai aset kabupaten menyebabkan desa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan, sehingga muncul ketergantungan struktural dan lambatnya respons penanganan teknis. Analisis aktor juga memperlihatkan adanya asymmetric power relations, di mana Dinas Pertanian memegang otoritas tertinggi sebagai pemilik aset, sementara kelompok tani hanya berperan sebagai pengguna tanpa kewenangan pengambilan keputusan. Hambatan tata kelola, koordinasi lintas instansi, serta lemahnya struktur kelembagaan desa menjadi faktor utama yang membatasi efektivitas pemanfaatan PLTS. Penelitian ini menegaskan perlunya redistribusi kewenangan, penguatan kapasitas lokal, dan perbaikan struktur tata kelola agar PLTS benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan dan pendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research examines the dynamics of community empowerment in the utilization of Solar Power Plants (PLTS) in Kaliurip Village, Banyumas Regency, as an effort to support the realization of energy-independent villages and the strengthening of food security. Using a descriptive qualitative method and a case study approach, this study analyzes actor relations, asset governance, and village institutional capacity in the management of PLTS. The results indicate that although the community received technical training and was involved in daily operations, the empowerment that occurred was still pseudo-empowerment. The status of the PLTS as a regency asset means the village lacks the authority to carry out repairs when damage occurs, leading to structural dependency and slow technical response times. Actor analysis also reveals asymmetric power relations, where the Department of Agriculture holds the highest authority as the asset owner, while farmer groups only function as users without decision-making authority. Governance barriers, cross-agency coordination issues, and weak village institutional structures are the primary factors limiting the effectiveness of PLTS utilization. This research emphasizes the need for a redistribution of authority, strengthening of local capacity, and improvements in governance structures so that PLTS can truly become an instrument for empowerment and a supporter of sustainable food security.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman