Update Artikelilmiah: 51806

HESTI PRAWITA WIDAYATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Latar Belakang: Integrasi pelayanan kesehatan primer adalah pelayanan kesehatan terpadu, komprehensif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat. Pelayanan ini bertujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan integrasi pelayanan kesehatan primer diimplementasikan di seluruh Indonesia dan data dari tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga belum mengimplementasikannya secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan integrasi pelayanan kesehatan primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Purbalingga telah dilakukan.
Metode: Subjek penelitian adalah 22 Puskesmas di Kabupaten Purbalingga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Prosedur pengambilan sampel: Survei lapangan untuk mengidentifikasi terkait ILP. Melakukan survei terhadap Puskesmas di Kabupaten Purbalingga mengenai implementasi ILP. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan staf Puskesmas dan observasi langsung terhadap implementasi ILP di Puskesmas Kabupaten Purbalingga. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif.

Hasil: Komponen masukan terdiri dari ketersediaan struktur organisasi, ketersediaan infrastruktur dan peralatan kesehatan, ketersediaan sumber daya manusia, perencanaan pendekatan klaster, ketersediaan ruang klaster. Komponen proses terdiri dari layanan siklus hidup, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jaringan di wilayah kerja, pemantauan wilayah setempat, skrining kesehatan untuk setiap klaster, pendidikan kesehatan untuk setiap klaster. Komponen keluaran terdiri dari pelaporan jaringan di wilayah kerja dan pelaporan Puskesmas yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (EMDR).
Kesimpulan: Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Purbalingga sedang berlangsung, meskipun masih terdapat keterbatasan, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, kegiatan pemantauan wilayah setempat (PWS), dan pelaporan jaringan di wilayah kerja. Diharapkan dapat ditemukan solusi untuk semua keterbatasan tersebut di masa mendatang, sehingga implementasi kebijakan pelayanan kesehatan primer berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Kata kunci: Analisis, Implementasi, Kebijakan, Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

Abtrak (Bhs. Inggris)

Background: Primary service integration is an integrated, comprehensive, accessible, and accessible health service for the community. This service serves to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) and improve degree public health. The primary service integration policy is implemented throughout Indonesia and data from 2024 shows that Purbalingga Regency has not implemented all of it. Therefore, further studies are needed in the implementation of primary service integration policies. The purpose of this study was to find out how far the implementation of the Primary Service Integration policy in Purbalingga Regency has been.
Methods: The research subjects were all 22 community health centers (Puskesmas) in Purbalingga Regency. The sampling technique used was cluster random sampling. Sampling procedure: Field survey to identify related ILP. Conducting a survey of Community Health Centers in Purbalingga Regency regarding the implementation of ILP. Data collection through interviews and observations. Data collection was conducted through interviews with community health center staff and direct observation of the implementation of the ILP at the Purbalingga Regency community health center. Data analysis using descriptive statistics.The collected data were then analyzed using descriptive statistics.
Results: The input component consists of the availability of organizational structure, availability of infrastructure and health equipment, availability of human resources, cluster approach planning, availability of cluster rooms. The process component consists of life cycle services, community empowerment, network development in the work area, local area monitoring, health screening for each cluster, health education for each cluster. The output component consists of network reporting in the work area and reporting of Community Health Centers implementing Electronic Medical Records (EMDR).
Conclusion: From the above study, it can be concluded that the implementation of the primary care integration policy in Purbalingga Regency is ongoing, although limitations remain, such as human resources, infrastructure, local area monitoring (PWS) activities, and network reporting in the work area. It is hoped that solutions can be found for all of these limitations in the future, so that the implementation of the primary care policy runs smoothly and provides significant benefits to the community.
Keywords: Analysis, Implementation, Policy, Primary Care Integration

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman