Update Artikelilmiah: 51743

JESSICA DEWI PRADANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Tindak pidana perzinaan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan. Dalam praktik penegakan hukum, sering muncul anggapan bahwa pengaduan tindak pidana perzinaan harus disertai dengan permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan permohonan cerai dalam pengaduan tindak pidana perzinaan serta akibat hukum apabila pengaduan tersebut tidak diikuti dengan permohonan cerai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan cerai bukan merupakan syarat wajib dalam pengajuan pengaduan tindak pidana perzinaan. Perceraian hanya berfungsi sebagai bukti pendukung dan tidak menentukan dapat atau tidaknya perkara pidana diproses. Proses pidana dan perdata merupakan dua ranah yang berbeda, meskipun saling berkaitan dalam praktik. Dengan demikian, fokus utama penegakan hukum terletak pada pemenuhan unsur delik perzinaan dan kecukupan alat bukti, bukan pada adanya gugatan cerai.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
Adultery under Article 284 of the Criminal Code (KUHP) is an absolute complaint offense that can only be prosecuted based on a complaint from the aggrieved party. In law enforcement practice, there is often an assumption that a complaint of adultery must be accompanied by a petition for divorce or separation. This study aims to analyze the application of divorce petitions in complaints of adultery and the legal consequences if the complaint is not followed by a divorce petition. The research method used is normative legal research with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study show that a divorce petition is not a mandatory requirement in filing a criminal complaint of adultery. Divorce only serves as supporting evidence and does not determine whether or not a criminal case can be processed. Criminal and civil proceedings are two different domains, although they are interrelated in practice. Thus, the main focus of law enforcement lies in fulfilling the elements of adultery and the sufficiency of evidence, not on the existence of a divorce suit

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman