Update Artikelilmiah: 51669

NAILA SAHDA INKA NAURASYA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme penyelenggara di setiap tingkatan, termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum KPPS terhadap kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu serta pengaruh faktor kedisiplinan, fasilitas, dan motivasi terhadap kepatuhan hukum KPPS pada kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu di Desa Bantarwuni, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh dengan metode angket, kepustakaan, dan dokumenter. Pengolahan data dengan menggunakan metode editing, coding, dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi, dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum KPPS terhadap kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan 4 (empat) indikator meliputi tingginya tingkat kepatuhan KPPS terhadap kewajiban menempelkan DPT di TPS; tingginya kepatuhan KPPS melaksanakan pemungutan, penghitungan suara, dan penyerahan hasil penghitungan suara; tingginya kepatuhan KPPS menjaga, mengamankan, dan menyerahkan kotak suara; dan tingginya kepatuhan KPPS menindaklanjuti temuan dan laporan dari pihak terkait. Faktor kedisiplinan, faktor motivasi, dan faktor fasilitas berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan hukum KPPS pada kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya semakin tinggi kedisiplinan dan motivasi, serta semakin baik fasilitas, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan hukum KPPS terhadap kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The success of the elections depends heavily on the integrity and professionalism of the organizers at every level, including the Voting Organizing Group (KPPS). This study aims to determine the level of legal compliance of KPPS with their obligations in conducting elections, as well as the influence of discipline, facilities, and motivation on KPPS legal compliance with their obligations in conducting elections in Bantarwuni Village, Kembaran Subdistrict, Banyumas Regency. This study uses a quantitative research method with an empirical juridical approach and descriptive research specifications. This study was conducted in Bantarwuni Village, Kembaran Subdistrict, Banyumas Regency, with 25 KPPS members who had participated in Bantarwuni Village, Kembaran Subdistrict, Banyumas Regency as respondents. Simple random sampling was used for the research sample. The types and sources of data included primary and secondary data obtained through questionnaires, literature, and documents. Data processing was carried out using editing, coding, and tabulation methods and analyzed using frequency distribution analysis, cross-tabulation analysis, content analysis, and comparative analysis. The results of the study show that the level of compliance of KPPS with their obligations in conducting elections is high. This is evidenced by four indicators, including the high level of compliance of KPPS with their obligation to post the final voter list (DPT) at polling stations; the high level of compliance of KPPS in conducting voting, counting votes, and submitting vote counting results; the high level of compliance of KPPS in safeguarding, securing, and submitting ballot boxes; and the high level of compliance of KPPS in following up on findings and reports from related parties. Discipline, motivation, and facilities have a positive effect on the level of legal compliance of KPPS with their obligations in the implementation of elections. This means that the higher the level of discipline and motivation, and the better the facilities, the higher the level of legal compliance of KPPS with their obligations in the implementation of elections.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman