Update Artikelilmiah: 51535

SHELLY MAHARANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Dalam hukum perdata, kepemilikan atas suatu barang merupakan hak subjektif yang dilindungi secara mutlak. Setiap perbuatan melawan hukum yang melanggar hak tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Hubungan hukum dalam Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Jkt.sel berawal dari perjanjian untuk berbuat sesuatu antara Hadi Mahmoudian dengan Hendra Rahardja. Perjanjian tersebut berupa servis sepeda motor milik Hadi Mahmoudian. Namun setelah servis selesai, Hendra Rahardja justru menahan sepeda motornya tanpa alasan yang sah. Karena hal tersebut, Hadi Mahmoudian menggugat Hendra Rahardja atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Tinjauan Yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam mengkualifisir tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi preskriptif analitis, dilakukan melalui pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, di mana data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif untuk kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat yaitu harta kekayaan berupa satu unit sepeda motor merk Honda jenis Phantom dengan taksiran kerugian senilai Rp.44.500.000 serta bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sendiri berupa Pasal 378 KUHP, Pasal 7 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Perbuatan Tergugat juga menunjukkan adanya kesalahan berupa kesengajaan (dolus) dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (adaequat veroorzaking). Majelis Hakim menolak tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil, tetapi Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian dalam bentuk natura yaitu mengembalikan sepeda motor seperti semula beserta salinan nota pembeliannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan terbuktinya hilangnya hak Penggugat untuk menguasai dan memiliki sepeda motornya akibat penahanan yang tidak sah. Oleh karena itu, menurut penulis, Majelis Hakim dalam mengabulkan ganti kerugian sudah tepat.

Abtrak (Bhs. Inggris)

In civil law, ownership of property is a subjective right that is absolutely protected. Any unlawful act that violates such a right is classified as a Tort (Onrechtmatige Daad) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The legal relationship in Decision Number 194/Pdt.G/2024/PN Jkt.sel originated from an agreement to perform a specific act between Hadi Mahmoudian and Hendra Rahardja, specifically concerning the servicing of a motorcycle owned by Hadi Mahmoudian. However, upon completion of the service, Hendra Rahardja withheld the motorcycle without legal justification. Consequently, Hadi Mahmoudian filed a lawsuit against Hendra Rahardja on the grounds of a Tort. This research aims to conduct a juridical review of the judge's considerations in qualifying the Defendant's actions as a Tort and in granting the claim for damages. This study employs a normative juridical method with a prescriptive-analytical specification, conducted through a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Secondary data were obtained through a literature study and analyzed using a normative-qualitative method, subsequently presented in narrative text. The results indicate that the Defendant's actions violated the Plaintiff's subjective rights regarding property—specifically, one Honda Phantom motorcycle with an estimated value of Rp44,500,000. Furthermore, the actions contravened the Defendant's own legal obligations as stipulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP), Article 7 letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code. The Defendant's conduct also demonstrated the element of fault in the form of intent (dolus) and a causal relationship between the act and the loss (adequant veroorzaking). While the Panel of Judges rejected the claims for material and immaterial damages, they granted compensation in kind (natura), ordering the return of the motorcycle to its original state along with a copy of the purchase invoice. This was based on the consideration that the Plaintiff's loss of the right to possess and own the motorcycle due to unlawful detention was proven. Therefore, the author concludes that the Panel of Judges was correct in granting the compensation..

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman