Update Artikelilmiah: 51141

MOHAMMAD HAICAL PUTRA ABIDIN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan tanggung jawab Tergugat I, dr. Leonard, dalam perkara pembatalan janji untuk mengawini sebagai perbuatan melawan hukum, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Atb. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi preskriptif analitis, berdasarkan kajian terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menetapkan tanggung jawab tergugat untuk mengganti kerugian karena semua syarat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang meliputi perbuatan melawan hukum berupa perbuatan yang bertentangan dengan kepututan dan sikap kehatian-hatian dalam masyarakat dan adanya kesalahan yang dilakukan dengan sengaja lalu adanya kerugian yang diderita korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian . Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi , dalam praktiknya hakim tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan penggugat, dengan alasan bahwa pembuktian kerugian non-material seperti tekanan mental dan hilangnya kehormatan tidak dapat dibuktikan secara konkret. Hakim lebih menekankan adanya hubungan kausal yang faktual antara perbuatan tergugat dan kerugian nyata yang dialami penggugat.Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan hakim yang bertolak belakang dengan pasal 1371 dan 1372 KUHPerdata, meskipun secara doktrinal sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady tekanan mental merupakan salah satu bentuk kerugian yang patut diganti dalam konteks perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep PMH dalam kasus pembatalan janji untuk mengawini masih menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian kerugian immateriil, sehingga menimbulkan perbedaan antara teori dan praktik peradilan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to analyze the judges’ considerations in determining the liability of Defendant I, Dr. Leonard, in a case concerning the cancellation of a promise to marry as an unlawful act, as well as the judges’ considerations in granting or rejecting claims for damages in the Decision of the Atambua District Court Number 44/Pdt.G/2023/PN.Atb. This research employs a normative juridical method with a prescriptive-analytical specification, based on an examination of primary legal materials in the form of statutory regulations and court decisions, as well as relevant secondary and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the panel of judges, in their legal considerations, established the defendant’s liability to compensate for damages because all elements stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) were fulfilled. These elements include an unlawful act in the form of conduct contrary to propriety and the standard of due care prevailing in society, the existence of fault committed intentionally, the occurrence of losses suffered by the plaintiff, and a causal relationship between the unlawful act and the losses incurred. In adjudicating claims for damages, the judges did not grant the plaintiff’s claim for immaterial damages, on the grounds that the proof of non-material losses, such as mental distress and loss of honor, could not be concretely established. The judges emphasized the existence of a factual causal relationship between the defendant’s actions and the tangible losses suffered by the plaintiff. These findings demonstrate a tendency among judges to exercise caution in applying the concept of immaterial damages, which is inherently subjective. This approach contrasts with doctrinal views, such as those expressed by Munir Fuady, who argues that mental distress constitutes a form of loss that deserves compensation within the context of unlawful acts. Therefore, it can be concluded that the application of the concept of unlawful acts (perbuatan melawan hukum) in cases involving the cancellation of a promise to marry continues to face challenges in terms of proving immaterial damages, resulting in a discrepancy between legal theory and judicial practice.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman