Update Artikelilmiah: 5090

FAHMI AMARUDDIN AL ISLAMY

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan dan pertimbangan Presiden dalam Sengketa Kewenangan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Simulator SIM antara Polri dengan KPK. Guna mencapai tujuan tersebut maka peneletian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif.
Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran Presiden dalam Sengeketa Kewenangan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Simulator SIM Antara Polri dengan KPK adalah menengahi atau memediasi dan kemudian mencari solusi agar sengketa tersebut dapat segera diatasi. Adapun pertimbangan Presiden dalam sengketa tersebut adalah kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa  yang dapat menimbulkan pemiskinan masyarakat dan negara secara sistematis untuk itu diperlukan peran aktif pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, Polri dan KPK adalah pilar penting untuk memberantas korupsi, Presiden sebagai Kepala Negara yang sekaligus Kepala Pemerintahan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di negera ini, serta bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan secara tertib dan teratur salah satu tujuannya adalah menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is done for the purpose of knowing role and consideration of the president in dispute settlement authority investigation of cases off alleged corruption SIM simulator between POLRI with KPK. To achieve this goal then research performed using normative juridical approach. Secondary data are collected and processed, presented, and analyzed qualitatively with the presentation of data text narrative.
Through the results of this research note that the President's role in dispute settlement authority investigation of cases off alleged corruption SIM simulator between POLRI with KPK is mediate or mediate and then find a solution to the dispute could soon be resolved. The consideration of the President in the dispute is a crime of corruption is an extraordinary crime which can lead to the impoverishment of society and state systematically it takes an active role for government in efforts to combat corruption, Police and the KPK is an important pillar for combating corruption, President as Head of State and Head of Government responsible for anything that happens in this country, and is responsible for the running of the government in an orderly and organized one goal is to resolve disputes between state agencies.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman