Update Artikelilmiah: 50874

AWAN PRATAMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kajian ini dilatarbelakangi oleh serangan multidimensi peredaran gelap narkoba yang menggerus fondasi keamanan manusia (human security) menuntut respons efektif dan aktif dari negara. Studi kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga ini menyoroti kesenjangan implementasi kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Menggunakan kerangka teoretis keterbatasan kapasitas negara Francis Fukuyama, penelitian ini menguji disfungsi antara lingkup (scope) dan kekuatan (strength) institusi formal melalui kompilasi data capaian KIE, rehabilitasi, dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum lokal
Penelitian ini menemukan adanya keterbatasan kapasitas negara lokal. Kapasitas reaktif (berupa penindakan, pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu, dan valuasi kerugian ekonomi dari tindak pidana narkoba) serta kapasitas intelijen (berupa pemetaan 38 desa rawan  narkoba kategori waspada) terbukti efektif. Namun, kapasitas proaktif mengalami disfungsi yang memperihatinkan yang termanifestasi sebagai lubang hitam administrasi publik di sektor rehabilitasi (mencakup gagal berlanjutnya 8 Puskesmas Pilot Project dan 22 Puskesmas capable tidak termobilisasi). Selain itu, muncul kesenjangan implementasi yang terlihat pada minimnya keterpaparan lingkup pencegahan (yaitu 57% siswa belum terjangkau KIE) dan lingkup program unggulan (11 Desa Bersinar) yang hanya mencapai 28,9% dari seluruh desa rawan narkoba kategori waspada. Temuan menariknya adalah keberlanjutan program justru sangat bergantung pada keaktifan institusi non-formal dan alokasi anggaran melalui otonomi positif Pemerintah Desa. Keterbatasan kapasitas negara lokal berpusat pada kegagalan koordinasi horizontal dan diskontinuitas kebijakan yang merusak strength birokrasi. Solusi strategis menuntut pergeseran fokus dari intervensi langsung menjadi transfer kapasitas kepada institusi formal dan non-formal lokal untuk menjamin keberlanjutan program P4GN.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study is motivated by the multidimensional attack of illicit drug trafficking that erodes the foundation of human security, demanding an effective and active response from the state. This case study at the National Narcotics Agency (BNN) Purbalingga Regency highlights the implementation gap of the policy for the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN).
Using Francis Fukuyama's theoretical framework of limited state capacity, this research examines the dysfunction between the scope and strength of formal institutions through the compilation of data on achievements in KIE (Communication, Information, and Education), rehabilitation, and law enforcement by local authorities.
The study found limitations in local state capacity. Reactive capacity (in the form of enforcement, execution of the Integrated Assessment Team, and economic valuation of losses from drug crimes) and intelligence capacity (in the form of mapping 38 high-risk villages under the "alert" category) proved effective. However, proactive capacity showed alarming dysfunction, manifested as a public administration black hole in the rehabilitation sector (including the non-continuation of 8 Puskesmas Pilot Projects and the non-mobilization of 22 capable Puskesmas units). Furthermore, an implementation gap emerged in the limited exposure of the prevention scope (i.e., 57% of students were not reached by KIE) and the flagship program scope (11 Desa Bersinar only reached 28.9% of all high-risk villages in the alert category). A notable finding is that program sustainability heavily depends on the active role of non-formal institutions and budget allocation through the positive autonomy of Village Governments. The limitation of local state capacity centers on the failure of horizontal coordination and policy discontinuity that damages bureaucratic strength. Strategic solutions require a shift in focus from direct intervention to capacity transfer to local formal and non-formal institutions to ensure the sustainability of the P4GN program.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman