Update Artikelilmiah: 50738

FARISSA DIANDRASURI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN IKAN
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA
(Studi tentang Penangkapan Kapal Berbendera Rusia Run Zeng 03
oleh Otoritas Indonesia pada 2024)
Oleh:
FARISSA DIANDRASURI
E1B021002
ABSTRAK
Sebagai salah satu wilayah ZEE Indonesia yang kaya akan ikan, Laut
Arafuru mengundang aktivitas pencurian ikan yang merugikan negara dan
nelayan, sehingga penegakan hukum perikanan penting untuk menjamin
keberlanjutan ikan. Peristiwa ini misalnya terjadi pada kasus penangkapan ikan di
Laut Arafuru oleh kapal berbendera Rusia, milik China Run Zeng 03 pada 2024
yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin dari otoritas Indonesia dan
menggunakan alat tangkap terlarang di Laut Arafuru berdasarkan peraturan
Indonesia dan hukum internasional.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan
tindakan pencurian ikan di ZEE dalam hukum internasional dan hukum Indonesia
dan penerapan sanksi terhadap tindakan pencurian ikan oleh Kapal Run Zeng 03
di Laut Arafuru oleh otoritas Indonesia. Tipe penelitian adalah yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analisis. Data dalam
penelitian ini berasal dari data sekunder yang disajikan dalam bentuk teks naratif
dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum di ZEE
berdasarkan hukum internasional terdapat dalam Pasal 73 KHL 1982, IPOA-IUU
Fishing 2001, RPOA- IUU Fishing 2007 dan Agreement on Port State Measures to
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA)
2009. Hukum nasional yang mengatur pencurian ikan dapat ditemukan di Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Penerapan sanksi terhadap Wang Zengjun
sebagai nahkoda kapal Run Zeng 03 yang melakukan pencurian ikan di Laut
Arafuru, berupa hukuman penjara lima tahun dan denda dua miliar rupiah. Bahwa
dalam kasus ini Rusia sebagai negara bendera kapal Run Zeng 03 memiliki
kewajiban untuk mengawasi proses hukum atas awak kapal yang ditahan, namun
tidak dilakukan berdasarkan Pasal 94 Ayat 1 KHL 1982.
Kata Kunci: penegakan hukum perikanan, pencurian ikan, pengaturan hukum

Abtrak (Bhs. Inggris)

JURIDICAL REVIEW ON ILLEGAL FISHING LAW ENFORCEMENT
IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
UNDER INTERNATIONAL LAW AND INDONESIAN LAW
(Study on the Arrest of the Russian Flagship Run Zeng 03 By Indonesian
Authorities in 2024)
By:
FARISSA DIANDRASURI
E1B021002
ABSTRACT
As one of Indonesia's EEZ areas which is rich in fish, the Arafuru Sea has
invites illegal fishing activities that are detrimental to the state and fishermen,
making fisheries law enforcement important to ensure the sustainability of fish in
the sea. This happened, for example, in the case of fishing in the Arafura Sea by
Russian flagship, owned by China Run Zeng 03, in 2024, which was fishing without
a permit from the Indonesian authorities and using prohibited fishing gear in the
Arafuru Sea based on Indonesian regulation and International Law.
This study aims to analyze the framework governing illegal fishing activities
in the Exclusive Economic Zone (EEZ) under international law and Indonesian law,
as well as the application of sanctions against the illegal fishing activities of the
Run Zeng 03 vessel in the Arafuru Sea by the Indonesian authorities. The research
type is normative legal with a statute approach, a case study approach, and an
analytical approach. The data in this study comes from secondary data presented in
narrative form and analyzed using qualitative normative methods.
Based on the results of the study and discussion, the regulation of legal
enforcement in the EEZ under international law is regulated in The 1982 UNCLOS
Article 73, The 2001 IPOA-IUU Fishing, The 2007 RPOA - IUU Fishing and The
2009 Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing (PSMA), National law governing illegal
fishing can be found in regulated Act Number 45 of 2009 on Amendments to Act
Number 31 of 2004 on Fisheries. The imposition of sanctions on Wang Zengjun as
the captain of the vessel Run Zeng 03 for engaging in illegal fishing in the Arafuru
Sea, in the form of a five year prison sentence and a fine of two billion rupiah. That
in this case, Russia as the flag state of the Run Zeng 03, has an obligation to monitor
the legal proceedings against the detained crew members, but not carried out based
on Article 94 Paragraph 1 of the 1982 UNCLOS.
Keywords: fisheries law enforcement, illegal fishing, legal regulations

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman