Home
Login.
Artikelilmiahs
50450
Update
LIA ROSIANA
NIM
Judul Artikel
ANALISI PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI EKS KARESIDENAN BANYUMAS
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Masalah pengangguran masih menjadi tantangan di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah eks Karesidenan Banyumas. Pengangguran terbuka di Eks Karesidenan Banyumas menunjukkan fluktuasi dengan tren kenaikan, terutama setelah masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Meskipun pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum meningkat, pengangguran terbuka tetap tinggi, menunjukkan fenomena jobless growth dan skill mismatch. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan upah minimum (UMK) secara simultan dan parsial terhadap jumlah pengangguran terbuka di empat kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas (Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, dan Purbalingga) selama periode 2014–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dengan model Random Effect Model (REM) berdasarkan hasil uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2025) dianalisis dengan Eviews. Hasil menunjukkan secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Eks Karesidenan Banyumas. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh positif signifikan, sedangkan IPM berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Eks Karesidenan Banyumas. Fenomena jobless growth tercermin dalam ketidaksesuaian antara peningkatan PDRB dengan penurunan pengangguran. Meningkatnya IPM yang menunjukkan perbaikan kualitas sumber daya manusia belum diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal di pasar kerja, mengindikasikan adanya mismatch antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Kenaikan upah minimum yang signifikan juga berpotensi menambah beban perusahaan, sehingga berimbas pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Implikasi kebijakan meliputi stimulus sektor padat karya, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta penetapan UMK yang disesuaikan dengan produktivitas regional.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The problem of unemployment is still a challenge in Indonesia, no exception in the former Banyumas residency. Open unemployment in the former Banyumas Residency shows fluctuations with an increase trend, especially after the Covid-19 pandemic period in 2020. Despite economic growth, human development index, and minimum wages increase, open unemployment remains high, showing the phenomenon of jobless growth and mismatch skills. This study aims to analyze the effect of economic growth variables (PDRB ADHK), Human Development Index (HDI), and minimum wages (UMK) simultaneously and partially to the number of open unemployment in four districts in the former Banyumas Residency (Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, and Purbalingga) during the 2014-2024 period. This study uses the Panel Data Regression Approach with the Random Effect Model (Rem) model based on the results of the Chow, Hausman, and Multiplier Lagrange test results. Secondary data obtained from the Central Statistics Agency (2025) were analyzed by EViews. The results show simultaneously, the three variables have a significant effect on open unemployment in the former Banyumas Residency. Partially, economic growth and minimum wage have a significant positive effect, while HDI has a negative but not significant effect on open unemployment in the former Banyumas Residency. The phenomenon of the jobless growth is reflected in the discrepancy between the increase in GRDP and decreased unemployment. The increasing HDI which shows the improvement in the quality of human resources has not been matched by optimal employment in the work market, indicating the existence of mismatch between labor skills and market needs. A significant increase in minimum wages also has the potential to increase the company's burden, so that it has an impact on reducing the number of labor. Policy implications include labor -intensive sector stimulus, improving the quality of human resources through education and training, as well as the determination of MSEs that are tailored to regional productivity.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save