Update Artikelilmiah: 50333

FADLI REZA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Abstrak
Artikel ini membahas fenomena populisme dalam kebijakan program bantuan sosial di Indonesia, khususnya perubahan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi Bantuan Pangan Tunai (BPT) pada tahun 2023 menjelang Pemilu 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder, tulisan ini menelaah bagaimana kebijakan populis tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk pengentasan kemiskinan, tetapi juga sarat muatan politik dalam rangka mobilisasi massa dan penguatan basis elektoral. Studi kasus Kabupaten Brebes, Jawa Tengah—sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi sekaligus lumbung suara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan—menunjukkan bahwa perubahan pola penyaluran bantuan berimplikasi ganda: di satu sisi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera, di sisi lain menjadi strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan serta mendukung kemenangan partai dan calon yang diusung pada pemilu mendatang. Artikel ini menyimpulkan bahwa populisme dalam kebijakan bantuan sosial di era Jokowi merepresentasikan strategi politik yang efektif, namun rawan menempatkan rakyat miskin hanya sebagai objek mobilisasi politik semata.
Kata kunci: Populisme, Bantuan Sosial, BPNT, Politik Elektoral, Brebes

Abtrak (Bhs. Inggris)

Abstract
This article examines the phenomenon of populism in Indonesia’s social assistance policies, with a particular focus on the transformation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program into Direct Cash Food Assistance (BPT) in 2023, ahead of the 2024 general election. Using a qualitative approach based on secondary data, the study analyzes how this policy shift not only aims to alleviate poverty but also carries strong political overtones as a tool for mass mobilization and electoral consolidation. The case study of Brebes Regency, Central Java—one of the poorest regions yet a strong electoral base for President Joko Widodo and the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP)—demonstrates the dual impact of such assistance: improving the welfare of underprivileged households while simultaneously serving as a political strategy to maintain power and secure victory for the ruling party and its candidates. The article concludes that populism in Jokowi’s social assistance policies represents an effective political strategy, though one that risks reducing the poor to mere objects of electoral mobilization.
Keywords: Populism, Social Assistance, BPNT, Electoral Politics, Brebes

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman