Update Artikelilmiah: 50295

GILLANG MENTARI BUMI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian membahas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh Nippo Corporation terhadap PT Kadi Indonesia Manufaktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 Tahun 2010. Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2023, Nippo Corporation dinyatakan melanggar kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan Nippo Corporation terbukti secara sah melanggar kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999. Nippo Corporation telah memenuhi seluruh unsur pelanggaran, termasuk status sebagai pelaku usaha, bentuk pengambilalihan, nilai aset yang melebihi ambang batas, serta keterlambatan kewajiban notifikasi. Akibat hukum terhadap Nippo Corpration setelah adanya putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2023 sanksi denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study examines the delay in notification of Nippo Corporation's share acquisition of PT Kadi Indonesia Manufaktur, based on Law Number 5 of 1999 and Government Regulation Number 57 of 2010. The Commission for the Public Prosecutor's Office (KPPU) Decision Number 16/KPPU-M/2023 found Nippo Corporation to have violated its notification obligations as stipulated in Article 29 of Law Number 5 of 1999.
The research method used was normative juridical with descriptive analytical research specifications. The data sources used were secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature review, the data obtained were presented in narrative text, and the data analysis method used was qualitative normative.
The results of the study indicate that Nippo Corporation was legally proven to have violated its share acquisition notification obligations as stipulated in Article 29 of Law Number 5 of 1999. Nippo Corporation fulfilled all elements of the violation, including its status as a business actor, the form of the acquisition, the asset value exceeding the threshold, and the delay in notification obligations. The legal consequences for Nippo Corporation following KPPU Decision Number 16/KPPU-M/2023 are a fine of Rp1,000,000,000.00. Implemented no later than 30 (thirty) days.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman