Update Artikelilmiah: 50280

RAHMAH HAYATI RATRI PURIDAYANTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Abstrak
Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Internalisasi Nilai Pancasila serta implikasinya terhadap hak-hak kelompok minoritas agama dalam kerangka politik kewarganegaraan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, purposive sampling, snowball sampling, dan studi lapangan, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan lokal berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat minoritas, khususnya Konghucu, Hindu, dan Kristen. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan yang berorientasi pada toleransi dan inklusivitas dengan praktik lapangan yang masih memunculkan hambatan birokratis dan diskriminasi sosial. Analisis dengan kerangka teori kewarganegaraan Richard Bellamy dan Rachel Busbridge, serta path dependence David Collier, mengungkap bahwa keberlanjutan pola historis dan dominasi nilai mayoritas menghambat terciptanya perlindungan setara bagi kelompok minoritas. Meskipun kebijakan ini diapresiasi sebagai langkah awal progresif, efektivitasnya masih bergantung pada penguatan mekanisme pengawasan, sosialisasi, dan reformasi institusional. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik kewarganegaraan di Indonesia dengan menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif berbasis nilai Pancasila guna memastikan partisipasi setara dan perlindungan nyata bagi kelompok minoritas agama.
Kata Kunci: Politik Kewarganegaraan, Minoritas Agama, Internalisasi Pancasila, Path Dependence, Kebijakan Publik

Abtrak (Bhs. Inggris)

Abstract
This study examines the implementation of Surakarta City Regulation No. 5 of 2023 on the Internalization of Pancasila Values and its implications for the rights of religious minority groups within the framework of citizenship politics. A qualitative approach was employed using in-depth interviews, purposive and snowball sampling, as well as field studies. The findings reveal a gap between the normative objectives of the policy aimed at inclusivity and tolerance and the realities on the ground, where minorities such as Confucians, Hindus, and Christians continue to face bureaucratic obstacles and social discrimination. Analysis based on Richard Bellamy’s and Rachel Busbridge’s theories of citizenship, combined with David Collier’s path dependence approach, demonstrates that historical legacies and the dominance of majority values persist in shaping policy implementation. Although appreciated as a progressive step, the policy’s effectiveness relies on stronger oversight, socialization, and institutional reform. This study contributes to the discourse on citizenship politics in Indonesia by highlighting the importance of Pancasila-based affirmative policies to ensure equal protection for religious minority groups.
Keywords: Citizenship Politics, Religious Minorities, Pancasila Internalization, Path Dependence, Public Policy

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman