Update Artikelilmiah: 50219

YOSAFAT EBID NEGO NAPITUPULU

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat pernikahan di KUA, hasil pemeriksaan medis menunjukkan Calon suami positif mengidap Penyakit HEPATITIS B Suatu penyakit yang resiko penularannya sangat tinggi, mengetahui calon suami menderita penyakit HEPATISI B calon istri menyampaikan penolokan kepada orang tua nya untuk membatalkan proses pernikahannya, karna adanya paksaan dari kedua orang tuanya untuk menjaga nama baik keluarganya pernikahan tetap dilangsungkan dengan penuh keterpaksaan, setelah menikah terjadi pertengkaran antara istri dan suami dikarenakan istri takut tertular penyakit Hepatisis B yang diderita suami, melalui renungan dan berbagai pertimbangan tentang masa depannya istri memutuskan untuk membatalkan  perkawinan yang telah terjadi karena, istri merasa pernikahannya tidak dilaksanakan atas dasar kehendaknya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan serta mengalisis akibat hukum permohonan pembatalan perkawinan karena dilaksanakan  dengan paksaan orang tua calon istri pada Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 235/Pdt.G/2024/Pa.Jepr. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diolah serta dianalisis menggunakan metode normatif kualitatatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hakim mengabulkan pembatalan perkawinan dalam Penetapan  Pengadilan Agama Jepara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Jepr perkawinan dilakukan atas dasar keterpaksaan didasarkan pada pertimbangan hukum hakim yang melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) tentang persyaratan perkawinan, Pasal 26 dan 27 ayat (1) Tentang alasan Pembatalan Perkawinan dan  Pasal 22  tentang alasan pembatalan perkawinan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 72 Ayat 1 dan pasal 73 huruf (b) kompilasi hukum islam. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan adalah bahwa perkawinan antara Istri dan suami dianggap tidak pernah ada, sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang akibat hukum pembatalan perkawinan jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This sesearch is motivated by the health examination required as one of the conditions for marriage at the Office of Religious Affairs (KUA). The medical results showed that the prospective husband tested positive for Hepatitis B, a disease with a very high risk of transmission. Aware of this, the prospective wife expressed her objection to her parents and asked to cancel the marriage. However, due to pressure from her parents to preserve the family’s reputation, the marriage was carried out under coercion. After the wedding, conflicts arose between husband and wife because the wife feared contracting Hepatitis B from her husband. Upon reflection and consideration of her future, the wife decided to annul the marriage because it had not been conducted based on her own free will. The purpose of this study is to examine the judge’s legal considerations in cases of marriage annulment and to analyze the legal consequences of annulment when a marriage is conducted under parental coercion, as reflected in the Decision of the Religious Court of Jepara Number 235/Pdt.G/2024/PA.Jepr. This study applies a normative statute approach with prescriptive research specifications, using statutory, case approach, and conceptual approaches. The data consist of secondary legal sources, both primary and secondary materials, collected through library research, processed, and analyzed using a qualitative normative method, and presented in narrative form. Based on the findings and analysis, it can be concluded that the judge granted the annulment of the marriage in the Decision of the Religious Court of Jepara Number 235/Pdt.G/2024/PA.Jepr on the grounds that the marriage was conducted under coercion, thus violating Article 6 paragraph (1) regarding the requirements of marriage, Articles 26 and 27 paragraph (1) concerning the grounds for annulment, and Article 22 concerning the filing of annulment under Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 72 paragraph (1) and Article 73 letter (b) of the Compilation of Islamic Law. The legal consequence of the annulment is that the marriage between the wife and husband is deemed never to have existed, in accordance with Article 28 paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 1974 on the legal consequences of annulled marriages in conjunction with Article 75 of the Compilation of Islamic Law.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman