Update Artikelilmiah: 50077

TIARA AYU DYAH ANGGRAENI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya permasalahan dalam pengaduan
pelayanan publik, seperti lambatnya respon aduan, keberadaan pungutan liar, dan
kendala teknis pada sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi hukum pelayanan pengaduan online dalam sistem administrasi
kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten
Banyumas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian
ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat
deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
wawancara, kepustakaan dan dokemen. Metode pengolahan data dalam penelitian
ini menggunakan analisis yang meliputi reduksi data, kategorisasi data, dan
penarikan kesimpulan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif dan analisis komparatif. Berdasakan hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi pelayanan pengaduan online melalui Lapak Aduan Banyumas pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas telah
dilaksanakan dengan baik dan mendasar pada ketentuan yang berlaku, yaitu
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelayanan Penanganan
Pengaduan Masyarakat. Implementasi pengaduan sudah berjalan dengan baik
dibuktikan dengan: (1) baiknya pemeriksaan berkas pengaduan, (2) baiknya
pelaporan hasil pemeriksaan, (3) baiknya penyelesaian hasil penanganan aduan, dan
(4) baiknya pemantauan hasil penanganan aduan. Namun, masih terdapat kendala
dalam pelaksanaannya. Faktor penghambatnya adalah kendala teknis pada aplikasi
dan website, keterbatasan pemahaman teknologi oleh masyarakat, kurangnya
sosialisasi dan minimnya informasi terkait prosedur pengaduan digital, dan
keterbatasan SDM dalam hal jumlah dan pelatihan teknis. Faktor pendukungnya
meliputi ketersediaan infrastruktur dan anggaran, kapasitas sumber daya manusia
yang terus berkembang, dasar regulasi yang kuat, efisiennya pelayanan dan nilai
manfaat, dan strategi pendekatan iklusif. Penelitian ini merekomendasikan
peningkatan literasi digital, pelatihan SDM, dan penguatan sistem pengaduan
online agar lebih inklusif dan responsif.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The background of this research is based on the problems in public service
complaints, such as slow response to complaints, the existence of illegal fees, and
technical constraints in the digital system. This study aims to analyze the legal
implementation of online complaint services in the population administration
system at the Department of Population and Civil Registration (Dukcapil) of
Banyumas Regency and identify the influencing factors. This research uses an
empirical juridical method with a descriptive-analytical qualitative approach. The
data sources used in this study are primary and secondary data. The data collection
methods in this research include interviews, literature review, and documents. The
data processing method in this study employs analysis techniques, including data
reduction, data categorization, and drawing conclusions. The data analysis
methods in this research are qualitative analysis and comparative analysis. Based
on the research results, it shows that the implementation of online complaint
services through Lapak Aduan Banyumas at the Department of Population and
Civil Registration of Banyumas Regency has been carried out effectively and is
based on applicable regulations, namely Law No. 24 of 2013 concerning
Population Administration and Banyumas Regent Regulation No. 44 of 2018
concerning Public Complaint Handling Services. The implementation of
complaints has been running well, as evidenced by: (1) proper examination of
complaint documents, (2) proper reporting of examination results, (3) proper
resolution of complaint handling results, and (4) proper monitoring of complaint
handling results. However, there are still obstacles in its implementation. The
inhibiting factors include technical issues with the application and website, limited
public understanding of technology, lack of socialization and insufficient
information regarding digital complaint procedures, and limited human resources
in terms of quantity and technical training. The supporting factors include the
availability of infrastructure and budget, continuously improving human resource
capacity, strong regulatory foundations, efficient service and benefits, and an
inclusive approach strategy. This study recommends enhancing digital literacy,
human resource training, and strengthening the online complaint system to be more
inclusive and responsive.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman