Update Artikelilmiah: 50024

YASSAR NUR FALAH JAHIDSAPUTRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkembangan jalan di Kabupaten Banyumas yang diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat idealnya diiringi juga dengan peningkatan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (rumija). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan parkir di dalam rumija dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan parkir di dalam rumija dalam upaya mewujudkan ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan parkir di dalam rumija di Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Perda Penyelenggaraan Perhubungan jo. Pasal 43 ayat (3) UU LLAJ dan Pasal 105 ayat (1) PP JLLAJ hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Kondisi terkini masih menunjukan adanya penyelenggaraan parkir di dalam rumija di jalan nasional maupun jalan provinsi di Kabupaten Banyumas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penegakan hukum preventif dan represif terhadap penyelenggaraan parkir di dalam rumija dalam upaya mewujudkan ketertiban berlalu lintas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas hanya dapat dilaksanakan pada jalan kabupaten dan jalan desa karena terdapat pembatasan kewenangan dalam penyelenggaraan jalan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The development of roads in Banyumas Regency, accompanied by the increasing growth in the number of motor vehicles, should ideally be followed by improvements in parking facilities within the road space (rumija). This study aims to identify and analyze the implementation of parking within the rumija and the enforcement of laws against the organization of parking in the rumija as an effort to realize traffic order in Banyumas Regency. The research method employed is normative juridical with statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the organization of parking within the rumija in Banyumas Regency, as regulated in Article 81 of the Regional Regulation on Transportation Administration in conjunction with Article 43 paragraph (3) of the Road Traffic and Transportation Law and Article 105 paragraph (1) of the Government Regulation on Road Traffic Infrastructure, may only be conducted at designated locations on regency and village roads by the Banyumas Regency Government. The current condition still shows the existence of parking arrangements within the rumija on national and provincial roads in Banyumas Regency by irresponsible parties. Preventive and repressive law enforcement against parking activities within the rumija, as an effort to establish traffic order by the Banyumas Regency Government, can only be carried out on regency and village roads due to limitations of authority in road administration.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman