Update Artikelilmiah: 49895

PEPARING GUSTI MASHAR ATMAJA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kenaikan UKT yang terjadi di Unsoed pada tahun 2024 melalui edaran Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2024 memunculkan gelombang penolakan besar oleh mahasiswa Unsoed. Hal tersebut dikarenakan kenaikan UKT terjadi secara signifikan, yakni hingga mencapai 500 persen. Peraturan Rektor tersebut merupakan implikasi langsung dari kebijakan nasional melalui Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 yang mempertegas praktik komersialisasi pendidikan di sektor pendidikan tinggi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis fenomena kenaikan UKT yang terjadi di Unsoed pada tahun 2024. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, (1) tekanan neoliberalisme memicu kenaikan biaya dan ketimpangan, (2) advokasi mahasiswa yang terkoordinasi efektif menahan laju komersialisasi, dan (3) kegagalan komunikasi‐partisipasi merupakan titik lemah kebijakan UKT. Implikasinya, universitas dan pemerintah harus memperkuat mekanisme transparansi biaya, melibatkan mahasiswa dalam forum penetapan UKT, serta merancang skema subsidi silang yang jelas untuk menjamin akses pendidikan tinggi sebagai hak sosial, bukan komoditas.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The increase in UKT that occurred at Unsoed in 2024 through the circular of Rector's Regulation Number 6 of 2024 gave rise to a wave of major rejection by Unsoed students. This was because the increase in UKT occurred significantly, namely up to 500 percent. The Rector's Regulation is a direct implication of national policy through Permendikbud Ristek Number 2 of 2024 which emphasizes the practice of commercialization of education in the higher education sector. The purpose of writing this article is to analyze the phenomenon of the UKT increase that occurred at Unsoed in 2024. This article uses a qualitative method with a phenomenological approach through data collection techniques from interviews, observations, and documentation. The results of this study reveal that, (1) neoliberal pressures trigger rising costs and inequality, (2) coordinated student advocacy effectively restrains the rate of commercialization, and (3) the failure of communication-participation is a weak point of the UKT policy. The implication is that universities and the government must strengthen cost transparency mechanisms, involve students in UKT setting forums, and design clear cross-subsidy schemes to ensure access to higher education as a social right, not a commodity.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman