Update Artikelilmiah: 49834

KHAIRUNNISA DIVA MUSTAFA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Konflik Bangsamoro di Filipina Selatan berakar pada ketidakadilan historis dan marginalisasi menjadi salah satu konflik etnoreligius Asia Tenggara yang berlangsung cukup lama. Penelitian ini menganalisis pendekatan populis presiden Rodrigo Duterte sebagai aktor penting dalam mendorong upaya resolusi konflik melalui pengesahan kebijakan Bangsamoro Organic Law (BOL) dan pembentukan Bangsamoro Autonomous Region In Muslim Mindanao (BARMM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus tunggal dan pendekatan analisis komparatif historis dengan teori populisme sebagai strategi politik untuk memahami upaya resolusi konflik dalam bingkai narasi populis. Teknik analisis menggunakan process tracing dan temporal sequencing untuk memahami dinamika naratif dan politik yang melandasi pembentukan BARMM. Data dikumpulkan dari literatur akademik, dokumen resmi kebijakan pemerintah Filipina, dan teks pidato Duterte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan populisme hibrida Rodrigo Duterte memanfaatkan identitas lokalnya sebagai putra Mindanao sebagai strategi politik untuk membangun kepercayaan dan mengakomodasi negosiasi inklusif antara kelompok Moro dengan elit pemerintah. Hal tersebut berhasil mencapai konsensus politik berupa pengesahan BOL pada 2018 dan Referendum melalui Plebisit 2019 yang menghasilkan BARMM sebagai wilayah otonom. Temuan ini menggarisbawahi populisme dalam kerangka inklusif dan berorientasi rekonsiliasi, dapat menjadi strategi efektif untuk menyelesaikan konflik etnoreligius dengan memanfaatkan momen kritis sebagai peluang mencapai resolusi konflik.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The Bangsamoro conflict in the Southern Philippines, rooted in historical injustice and marginalization, is one of Southeast Asia's longest-running ethnoreligious conflicts. This research analyzes President Rodrigo Duterte's populist approach as an important actor in driving conflict resolution efforts through the passage of the Bangsamoro Organic Law (BOL) policy and the establishment of the Bangsamoro Autonomous Region In Muslim Mindanao (BARMM). This research uses a qualitative method with a single case study design and a historical comparative analysis approach with the theory of populism as a political strategy to understand conflict resolution efforts in the frame of populist narratives. The analysis technique uses process tracing and temporal sequencing to understand the narrative and political dynamics underlying the formation of BARMM. Data was collected from academic literature, official Philippine government policy documents, and Duterte's speech texts. The results show that Rodrigo Duterte's hybrid populism approach utilizes his local identity as a son of Mindanao as a political strategy to build trust and accommodate inclusive negotiations between Moro groups and government elites. This led to political consensus in the form of the passage of the BOL in 2018 and the Referendum through the 2019 Plebiscite that resulted in BARMM as an autonomous region. The findings underscore that populism, within an inclusive and reconciliation-oriented framework, can be an effective strategy to resolve ethnoreligious conflicts by utilizing critical moments as opportunities to achieve conflict resolution.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman