Update Artikelilmiah: 49574

ADAM FAIZKI SETIONO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Ketertarikan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS+ muncul di tengah meningkatnya dinamika kerja sama Global South dalam merespons ketimpangan struktur ekonomi global. Di satu sisi, BRICS+ menawarkan peluang strategis bagi negara berkembang untuk memperluas pengaruh dalam tata kelola global. Di sisi lain, forum ini menyimpan potensi risiko kelembagaan yang dapat merugikan negara-negara anggotanya. Dalam situasi tersebut, Indonesia menghadapi dilema: antara keinginan untuk terlibat lebih jauh dalam forum multilateral non-Barat dan kewaspadaan terhadap kompleksitas internal BRICS. Berangkat dari dilema ini, tulisan ini mengeksplorasi proses pengambilan keputusan Indonesia melalui pendekatan hubungan principal-agent. Peneliti berpendapat bahwa keputusan Indonesia merupakan hasil dari pengkajian rasional terhadap empat indikator utama: moral hazard, asymmetric information, agency slack, dan agency cost. Indonesia menilai bahwa risiko-risiko tersebut dapat dikelola melalui diplomasi aktif, penguatan koordinasi domestik, dan dorongan terhadap reformasi kelembagaan BRICS. Lebih dari itu, langkah ini juga mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta strategi pragmatis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan global yang semakin multipolar.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Indonesia's interest in joining BRICS+ emerges amidst the growing dynamics of Global South cooperation in responding to the inequality of the global economic structure. On one hand, BRICS+ offers strategic opportunities for developing countries to expand their influence in global governance. On the other hand, the forum holds potential institutional risks that could disadvantage its member states. In this context, Indonesia faces a dilemma: the desire to be more involved in a non-Western multilateral forum versus caution over BRICS's internal complexities. Stemming from this dilemma, this paper explores Indonesia’s decision-making process through a principal-agent framework. The researcher argues that Indonesia’s decision is the result of a rational assessment based on four key indicators: moral hazard, asymmetric information, agency slack, and agency cost. Indonesia perceives that these risks can be managed through active diplomacy, strengthened domestic coordination, and advocacy for institutional reform within BRICS. Beyond that, this step also reflects the consistency of Indonesia’s independent and active foreign policy, as well as a pragmatic strategy to enhance its position in an increasingly multipolar global order.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman