Update Artikelilmiah: 49519

KARUNGGANUS GWIJANGGE

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berjuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pendapatan per kapita di Provinsi Papua Barat Daya. 
Penelitian ini menggunakan data panel enam kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya pada periode 2017-2024. Data sekunder diperoleh dari  Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data dianalisis dengan regresi data panel, dengan langkah-langkah yang terdiri dari uji kesesuaian model, asumsi klasik, koefisien determinasi, uji F dan uji t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita. Namun DAK fisik dan non fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita di Provinsi Papua Barat Daya selama periode penelitian.  
.	Temuan di atas mengimplikasikan bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat Daya perlu mempertahankan bahkan meningkatkan alokasi DAU, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. DBH perlu dioptimalkan untuk sektor-sektor produktif. Pemerintah perlu memastian bahwa proyek yang dibiayai DAK fisik sesuai kebutuhan lokal, tepat sasaran, dan berkualitas agar dapat memberikan dampak yang nyata. Selain itu perlu peningkatan efektivitas belanja non fisik melalui perencanaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan daerah.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Transfer funds from the central government to the regions are one of the main instruments in supporting regional development and equitable distribution of welfare among the people. This study aims to analyze the impact of the General Allocation Fund (DAU), Physical and Non-Physical Special Allocation Funds (DAK), and Revenue Sharing Funds (DBH) on per capita income in West Papua Province. 
This study uses panel data from six districts and one city in West Papua Province for the period 2017–2024. Secondary data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The data were analyzed using panel data regression, with steps consisting of model fit tests, classical assumptions, determination coefficients, F-tests, and t-tests.
The results indicate that DAU and DBH have a positive and significant impact on per capita income. However, physical and non-physical DAK do not have a significant impact on per capita income in West Papua Province during the study period.  
The above findings imply that local governments in West Papua Province need to maintain and even increase DAU allocations, especially for regions with low fiscal capacity. DBH needs to be optimized for productive sectors. The government needs to ensure that projects financed by physical DAK are in line with local needs, targeted, and of high quality so that they can have a real impact. Additionally, the effectiveness of non-physical spending needs to be improved through more targeted planning based on regional needs.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman