Update Artikelilmiah: 49481

ANGGORO WAHYU JATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penerapan bantuna hukum prodeo di Pengadilaan Agama Banyumas Kelas IB merupakan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prodeo dan pertimbangan Ketua Pengadilan atau Hakim di Pengadilan Agama Banyumas dalam menerima dan menolak permohonan prodeo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prodeo telah terlaksana sesuai dengan pedoman PERMA Nomor 1 Tahun 2014, dibuktikan dengan data statistik prodeo di tahun 2024 sebanyak 161 permohonan prodeo dengan rincian155 penerima bantuan hukum gratis dan 6 permohonan ditolak. Pertimbangan Ketua Pengadilan dalam pertimbangan menerima atau menolak permohonan prodeo yaitu melihat kelengkapan dokumen persyaratan berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dan Hakim memertimbangkan melalui sidang insidentil. Berjalannya layanan prodeo ini terdapat kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya bantuan hukum prodeo sehingga di Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB pada tahun 2024 pemohon prodeo hanya menerima perohonan prodeo bidang perceraian. Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan sistem peradilan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The Implementation of Legal Aid (Prodeo) at the Banyumas Class IB Religious Court as the Application of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2014 on the Provision of Legal Services for the Poor in Court. The implementation of legal aid (prodeo) at the Banyumas Class IB Religious Court represents the application of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2014 concerning the Provision of Legal Services for the Poor in Court. This study aims to analyze the implementation of prodeo and the considerations made by the Chief Judge or Judges at the Banyumas Religious Court in approving or rejecting prodeo applications. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. The findings indicate that the implementation of prodeo has been carried out in accordance with the guidelines of PERMA Number 1 of 2014, as evidenced by statistical data in 2024 showing a total of 161 prodeo applications, of which 155 were granted free legal aid and 6 were rejected. The Chief Judge considers the completeness of required documents, particularly the Certificate of Financial Inability (Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM), while the judges further assess the eligibility through incidental hearings. Despite the proper execution of the prodeo service, challenges remain—particularly the lack of public awareness regarding the availability of legal aid. As a result, in 2024, the prodeo applications received by the Banyumas Class IB Religious Court were limited to divorce cases only. This study is expected to contribute to the enhancement of a more effective, efficient, and economical judicial system.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman