Update Artikelilmiah: 49341

EGA ADINDA ESA PUTRI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana anak di luar sistem peradilan guna menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap anak. Namun, dalam praktiknya, diversi tidak selalu berhasil diterapkan. Penelitian ini membahas penyelesaian diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tarakan, dengan fokus pada hambatan dan implikasinya dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk mengkaji regulasi hukum terkait diversi serta data empiris dari wawancara dengan jaksa yang menangani kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian diversi dalam kasus ini menemui hambatan, disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu penolakan dari keluarga korban serta kurangnya itikad baik dari pelaku dan keluarganya. Meskipun secara normatif diversi diwajibkan dalam sistem peradilan pidana anak, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) agar proses diversi dapat berjalan secara optimal. Harmonisasi kebijakan dan prosedur antar penegak hukum juga penting untuk memastikan bahwa diversi dapat diterapkan secara efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu melindungi hak anak tanpa mengesampingkan hak korban dalam memperoleh keadilan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Diversion is a mechanism for resolving juvenile criminal cases outside the judicial system to avoid the negative impact of formal proceedings on children. However, in practice, diversion is not always successfully implemented. This research discusses the resolution of diversion in a traffic accident case handled by the District Attorney’s Office of Tarakan, with a focus on the obstacles encountered and its implications for the juvenile criminal justice system. This study employs an empirical juridical method with statutory, case-based, and conceptual approaches to examine the legal regulations related to diversion as well as empirical data obtained through interviews with the prosecutor handling the case. The findings indicate that the implementation of diversion in this case faced significant obstacles, primarily due to the refusal from the victim’s family and the lack of good faith from the perpetrator and their family. Although normatively mandated in the juvenile justice system, the practical application of diversion still faces various challenges in the field. Therefore, synchronization among the police, the prosecution, the court, and the Correctional Center (Bapas) is necessary to ensure the optimal implementation of diversion. Policy and procedural harmonization among law enforcement institutions is also crucial to ensure that diversion can be applied effectively, fairly, and in alignment with the main objective of the juvenile justice system—protecting the rights of the child without disregarding the victim’s right to justice.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman