Update Artikelilmiah: 4934

SARTIKA DEWI KURNIAWATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia. Dengan diberlakukannya Otonomi, yang dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi pendapatan mereka dan melakukan peran alokasi secara independen tentang pengaturan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah yang potensial. Desentralisasi fiskal akan mengelola aliran dana dari pusat ke daerah.Aliran dana dari perekonomian daerah, salah satunya dapat pendapatan daerah dari PAD, DAU, dan BHP BHBP. Pada akhirnya, peningkatan perekonomian daerah akan mempengaruhi terhadap PDRB. Menurut itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dampak desentralisasi fiskal terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 2002-2011 setelah pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis Korelasi Spearmans Rank.Sebagai kesimpulan, penelitian ini diperoleh bahwa semua variabel (PAD, DAU, BHP, dan BHBP) yang memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan adalah PAD dan BHP. Sedangkan DAU dan variabel BHBP tidak memiliki hubungan positif dan pengaruh yang signifikan. Tingkat desentralisasi fiskal di Kabupaten Tasikmalaya setiap tahunnya menunjukkan bahwa tingkat otonomi keuangan daerah masih rendah. Oleh karena itu, dasar hasil analisis, pemerintah daerah harus mampu mengelola variabel yang dapat mempengaruhi ekonomi lokal dalam rangka mencapai Kebutuhan daerah Kabupaten Tasikmalaya  dan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Abstract
Regional autonomy and fiscal decentralization aren’t a new concept in Indonesia. With the enactment of Autonomy, which implemented effectively on January 1, 2001, Through fiscal decentralization, local governments have the authority to explore their income and conducting the role of allocation independently on setting of potential priorities and needs of regional development. Fiscal decentralization will manage the flow of funds from the center to the regions.
The flow of funds from regional economy, one of them can be regional revenues of PAD ,DAU, BHP and BHBP. In the end, the increasing of regional economy will affect on PDRB. According that, this study conducted with the goal to determine the impact of fiscal decentralization on the regional Economy of Tasikmalaya Regency that has a positive correlation and significant to Tasikmalaya’s PDRB. The Data used in this study is secondary data from 2002-2011 after conducted data processing using Spearmans Rank Corellation analysis.
In conclusion, this study obtained that all variables (PAD, DAU, BHP, and BHBP) that has a positive correlation and significant effect is PAD and BHP. Whereas DAU and BHBP variables doesn’t have positive correlation and significant effect. The degree of fiscal decentralization on Tasikmalaya Regency annually shows that the level of local financial autonomous still low. Therefore, base on the result of the analysis, local governments should be able to manage  the variables that can affect the local economy in order to achieve Tasikmalaya Regency autonomy and development of Tasikmalaya Regency.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman