Update Artikelilmiah: 49003

ICONY FEBRIANNA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Perbuatan PLN (Tergugat) tidak memindahkan gardu listrik di tanah milik Gordons Alfons Daud (Penggugat) dan tidak memberikan kompensasi atas pemakaian tanah yang menyebabkan berkurangnya nilai ekonomis tanah membawa kerugian bagi Penggugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengkualifisir perbuatan melawan hukum dan pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan metode pendekatan undang – undang, pendekatan konsep, pendekatann kasus dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder dengan spesifikasi penelitian prespektif analitis. Data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif dan metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, hakim menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya mengakibatkan terlanggarnya hak subjektif, namun tidak menjelaskan secara rinci pasal yang menyebutkan kewajiban hukum Tergugat dan tidak menjelaskan hak subjektif Penggugat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar perlindungan terhadap hak dan kewenangannya. Perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (3) UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan bertentangan hak subjektif orang lain, yaitu hak atas harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 UUPA. Hakim mengabulkan tuntutan kerugian materiil yaitu membongkar gardu listrik dengan pertimbangan Penggugat tidak memiliki izin menempatkan gardu di tanah milik Tergugat dan tidak memberikan kompensasi sama sekali serta ganti rugi kompensasi sebesar Rp200.000.000 dengan pertimbangan penggunaan tanah yang wajar selama 20 tahun. Hakim menolak tuntutan ganti kerugian immateriil atas pertimbangan tuntutan tidak didukung bukti nyata di persidangan. Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat menunutut ganti rugi dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: adanya perbuatan melawan hukum, ada kesalahan Tergugat, ada kerugian materiil dan ada hubungan kausal antara kerugian yang diderita Penggugat dengan perbuatan Tergugat.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Every tort law that causes harm to another person obliges the person who, due to their fault, caused the harm to compensate for the loss. The act of PLN (Defendant) in not relocating the electrical substation on the land owned by Gordons Alfons Daud (Plaintiff) and not providing compensation for the use of the land, which resulted in a decrease in the economic value of the land, caused losses to the Plaintiff. The purpose of this study is to analyze the judge’s considerations in qualifying the act as tort law and the judge’s considerations in granting the claim for damages. This research is a normative juridical study using statutory approach, conceptual approach, and case approach by reviewing secondary data with a prospective analytical research specification. The data obtained are presented in narrative text, and the analysis method used is qualitative normative.
Based on the research results, the judge stated that the Defendant’s act constitutes a tort law that contradicts the Defendant’s legal obligations and results in the violation of subjective rights. However, the judge did not explain in detail the articles specifying the Defendant’s legal obligations nor the Plaintiff’s subjective rights guaranteed by laws and regulations as the basis for protection of rights and authority. The Defendant’s act meets the criteria of being contrary to the legal obligations of the actor as regulated in Article 30 paragraphs (1) and (2) of Law Number 30 of Electricity (2009) and is contrary to the subjective rights of others, namely the Plaintiff’s subjective rights regulated in Article 20 paragraph (1) of Law Number 5 of Basic Agrarian Principles (1960). The court granted the claim for material damages, including the order to dismantle the electrical substation, on the grounds that the Plaintiff did not obtain permission to place the substation on the Defendant’s land and failed to provide any compensation. Additionally, the court awarded compensation in the amount of IDR 200,000,000, considering the reasonable use of the land over a period of 20 years. The court rejected the claim for immaterial damages on the grounds that the claim was not supported by concrete evidence presented during the trial. The Defendant's actions were found to fulfill the elements required to establish a claim for damages under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, namely: the existence of a tort law, fault on the part of the Defendant, material loss suffered by the Plaintiff, and a causal relationship between the Defendant’s act and the loss incurred by the Plaintiff.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman