Home
Login.
Artikelilmiahs
4900
Update
MUHAMMAD ADITYA
NIM
Judul Artikel
RELASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN AKTOR NON PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BATIK DI KABUPATEN CIREBON
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah daerah dan aktor non pemerintah dalam pengembangan UKM batik dan membahas tentang relasi pemerintah daerah dengan aktor non pemerintah dalam pengembangan UKM batik di Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan diantara governance stakeholders, yaitu pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah dalam pengembangan UKM batik diwakili oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Dalam pelaksanaannya, Disperindag berpedoman kepada amanah Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2002 dan sejalan dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) dinas. Peran Disperindag dalam pengembangan UKM batik diejawantahkan ke dalam bentuk program pembinaan. Sedangkan aktor non pemerintah dalam pengembangan UKM batik diwakili oleh Koperasi Batik Budi Tresna. Pengembangan UKM batik oleh Koperasi Batik Budi Tresna dijalankan sesuai dengan tujuan pendirian koperasi batik yaitu membantu kendala-kendala usaha yang dihadapi oleh pengrajin batik di Desa Trusmi. Relasi Disperindag dengan Koperasi Batik Budi Tresna masih memiliki kekurangan di berbagai sisi. Pengembangan UKM batik oleh Disperindag masih ketergantungan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga berimbas kepada kualitas hasil dari program pembinaan. Sedangkan pengembangan UKM batik oleh Koperasi Batik Budi Tresna memiliki kelemahan jaringan kepada pihak berkepentingan, seperti pemerintah daerah, perbankan, dan BUMN, salah satunya dalam hal bantuan modal usaha yang terhambat dengan sistem agunan dan bunga tinggi. Jadi, relasi Disperindag dengan Koperasi Batik Budi Tresna dalam pengembangan UKM batik bersifat formalistik. Artinya, kerjasama yang terjalin selama ini belum maksimal, terutama di dalam peningkatan pemasaran batik dan memperhatikan kesejahteraan pengrajin batik.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This study entitled “Relation Of Local Government With Non-Governmental Actors In The Development Of Batik Small and Medium businesses (UKM batik) In Cirebon District.” The aims of study was to understand the role of local government and non-governmental actors in the development of UKM batik in Cirebon District and know the relation of local government with non-governmental actors in the development of UKM batik in Cirebon District. This study used the qualitative research methods through case study approaches, with purposive sampling as a technique of selecting informants. Data was collected through direct observation, depth interviews, and documentation. Data analysis methods used are interactive analysis methods including data collection, data reduction, and conclusion. The results of this study indicate that there has been relationship between governance stakeholders: the government, private sectors, and society in the development of UKM batik in Cirebon district. Government represented by the service of industry and commerce (Disperindag) Cirebon District. Disperindag role in the development of UKM batik embioded in the form of coaching programs. Implementation of coaching programs to business actors, including batik artisans, handled by industry sector of Disperindag, particulary ILMEA section (Metal Industry, Machine, Electronics, and Various). For UKM batik into the category of various industry. This is line with their roles, responsibilities, and functions (Tupoksi) of Disperindag. Whereas, non governmental actors represented by Koperasi batik Budi Tresna. Koperasi Batik Budi Tresna role in the development of UKM batik done with reference to the original purpose of the establishment of koperasi batik is to help busniess constraints faced by batik artisans in Trusmi Village. Relation of Disperindag with Koperasi Batik Budi Tresna in the development of UKM batik still have shortcomings. On the side of Disperindag, guidance to the batik artisans are not free from dependence budget so affected to not achieve the desired quality of the coaching programs. Whereas, on the side of Koperasi Batik Budi Tresna have limitations on the network. As for example, in lending venture capital assistance to local government, banking, and state owned enterprises (BUMN) which collided with the system of collateral with high interest.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save