Update Artikelilmiah: 48998

AMANDA FITRI ARSANTY

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya dengan modus investasi ilegal, telah menimbulkan korban yang masif dengan kerugian materiil yang tinggi di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaplikasikan prosedur khusus untuk implementasi restitusi bagi Korban TPPU sebagai hasil dari identifikasi fenomena dan karakteristik korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi restitusi bagi korban TPPU oleh LPSK serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK hanya menerima permohonan restitusi korban TPPU dengan modus investasi ilegal yang memiliki jumlah korban masif serta kerugian tinggi dan menerapkan prosedur khusus dalam implementasinya, seperti pembatasan komponen penilaian restitusi pada kerugian atas kehilangan kekayaan, pembentukan tim khusus untuk penanganan restitusi setiap platform investasi ilegal, serta melaksanakan eksekusi putusan restitusi dalam beberapa kasus. Implementasi restitusi yang dilakukan condong ke pengembalian aset milik korban ketimbang pembayaran ganti kerugian oleh pelaku untuk pemulihan korban. Ditemukan bahwa faktor pendukung meliputi instrumen hukum yang memadai dan kerja sama yang baik dengan Aparat Penegak Hukum, sedangkan faktor penghambat yang paling signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia di LPSK yang tidak sebanding dengan jumlah pemohon, ketiadaan wewenang untuk verifikasi bukti secara materiil, definisi restitusi yang berbeda dengan implementasinya dan kekosongan hukum terkait mekanisme eksekusi aset sitaan. LPSK telah melaksanakan tanggung jawab untuk perlindungan korban TPPU, akan tetapi diperlukan penguatan kapasitas LPSK dan pengkajian kembali regulasi dalam UU LPSK dan UU PP-TPPU untuk meningkatkan perlindungan korban dan optimalisasi pemulihan hak korban TPPU di Indonesia.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Money laundering, particularly through illegal investment schemes, has caused massive casualties with high material losses in Indonesia. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) applies special procedures for the implementation of restitution for victims of TPPU as a result of identifying the phenomena and characteristics of the victims. This study aims to analyze how LPSK implements restitution for victims of TPPU and to identify the factors that support and hinder its implementation. This study uses a legal-sociological method. The results of the study indicate that the LPSK only accepts restitution requests from victims of TPPU involving illegal investment schemes that have a large number of victims and significant losses, and applies special procedures in its implementation, such as limiting the assessment components of restitution to losses due to the loss of assets, forming a special team to handle restitution for each illegal investment platform, and executing restitution decisions in some cases. The implementation of restitution tends to focus on the return of assets belonging to victims rather than compensation payments by perpetrators for victim recovery. Supporting factors include adequate legal instruments and good cooperation with law enforcement agencies, while the most significant obstacles are the limited human resources at the LPSK, which are insufficient to handle the number of applicants, the lack of authority to verify evidence materially, the discrepancy between the definition of restitution and its implementation, and the legal vacuum regarding the mechanism for executing seized assets. The LPSK has fulfilled its responsibility to protect victims of money laundering, but it is necessary to strengthen the capacity of the LPSK and review the regulations in the LPSK Law and the PP-TPPU Law to improve victim protection and optimize the restoration of the rights of victims of money laundering in Indonesia.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman