Update Artikelilmiah: 48847

STEFANI EMIKO HORII

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penanganan tindak pidana korupsi sering menghadapi kendala dalam pembuktian karena banyaknya pelaku dan kompleksitas alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi splitsing dalam penanganan perkara korupsi guna memperkuat alat bukti serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, berlokasi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi splitsing diawali dengan telaah dan gelar perkara internal untuk menilai urgensi pemisahan berkas. Splitsing memungkinkan salah satu pelaku menjadi saksi mahkota terhadap terdakwa lainnya sehingga memperkuat pembuktian di pengadilan. Faktor pendukung implementasi splitsing adalah dasar hukum yang jelas, penguasaan materi perkara oleh Jaksa, tidak adanya campur tangan politik atau pengaruh eksternal, dukungan dari kelompok penggiat anti korupsi, tidak ditemukan konflik antara mekanisme splitsing dan perlindungan hak terdakwa, serta tidak ada keberatan dari pihak terdakwa. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, jumlah Jaksa Penyidik yang terbatas, dan upaya para pelaku untuk saling melindungi serta menutupi fakta yang sebenarnya.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The handling of corruption cases often faces obstacles in the process of evidence gathering due to the involvement of multiple perpetrators and the complexity of the evidence. This study aims to examine the implementation of splitsing in the handling of corruption cases to strengthen evidence and identify the influencing factors. The method used is empirical juridical with a descriptive approach, conducted at the Purwokerto District Attorney's Office. Data were obtained through interviews and literature study, then analyzed using content and comparative analysis techniques. The research findings show that the implementation of splitsing begins with a case review and internal case exposition to assess the urgency of separating case files. Splitsing enables one of the perpetrators to serve as a crown witness against other defendants, thereby strengthening the evidentiary process in court. Supporting factors in the implementation of splitsing include a clear legal basis, prosecutors’ mastery of corruption case materials, the absence of political interference or external influence, support from anti-corruption activists, no conflict between the splitsing mechanism and the protection of defendants’ rights, and no objections from the defendants. Inhibiting factors include budget limitations, a limited number of investigative prosecutors, and efforts by perpetrators to protect one another and conceal the actual facts.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman