Home
Login.
Artikelilmiahs
48750
Update
MUHAMMAD RAFLY FITRIANDY PUTRA
NIM
Judul Artikel
GUGATAN GANTI KERUGIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sel)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbuatan Para Tergugat yang tanpa hak memasuki dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa izin. Perbuatan tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian yang diajukan Penggugat. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis normatif serta spesifikasi penelitian preskriptif analisis dengan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang sistematis, logis dan rasional dalam bentuk uraian, dan analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Terggugat sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, Majelis Hakim tidak mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukumnya. Penulis berpendapat bahwa perkara ini memenuhi kriteria melanggar hak orang lain yaitu hak kebendaan berupa sebidang tanah dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Selanjutnya mengenai gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan ganti kerugian dalam bentuk natura yaitu mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dan membongkar seluruh bangunan yang berada di atas tanah Penggugat, sedangkan tuntutan ganti kerugian dalam bentuk uang baik kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000 dan immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 tidak dikabulkan karena tidak pernah dirincikan secara jelas dalam persidangan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This research is motivated by the actions of the Defendants who entered and controlled the Plaintiff's land without permission without permission. The actions resulted in the Plaintiff experiencing material and immaterial losses. This study aims to analyze the judge's legal considerations in qualifying the analysis of the Defendants' unlawful acts and the judge's legal considerations in granting the Plaintiff's claim for compensation. The approach method used is normative juridical and prescriptive analysis research specifications with secondary data. Data collection using library methods, presented in the form of systematic, logical and rational narrative texts in the form of descriptions, and qualitative normative data analysis. The results of the study indicate that the Panel of Judges stated that the Defendants' actions were unlawful. However, the Panel of Judges did not qualify the criteria for unlawful acts. The author is of the opinion that this case meets the criteria for violating the rights of others, namely property rights in the form of a plot of land and is contrary to the perpetrator's legal obligations based on Article 2 of the Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960 concerning the Prohibition of Land Use Without Permission from the Authorized Person or His Attorney. Furthermore, regarding the claim for compensation based on Article 1365 of the Civil Code, the Panel of Judges only granted the claim for compensation in kind, namely returning the protected object to the Plaintiff and dismantling all buildings on the Plaintiff's land, while the claim for compensation in the form of money, both material losses of Rp. 5,000,000,000 and immaterial losses of Rp. 2,000,000,000, was not granted because it was never clearly detailed in the conference
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save