Update Artikelilmiah: 48626

AISYAH MAULULINA MEFIN NUR WULANDARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pasca Pemilihan Umum 2024 politik pelabelan telah menjadi fenomena penting dalam dinamika komunikasi politik di ruang digital. Lahirnya istilah “anak abah” yang mengalami transformasi makna dari identitas elektoral pendukung Anies Baswedan menjadi alat delegitimasi terhadap kritik politik pemerintahan Prabowo-Gibran. Penelitian ini menggunakan labelling theory Howard S.Becker dan konsep pelabelan politik Rosalind Eyben untuk memahami proses sosial dan relasi kuasa dalam pemberian label, serta teori identitas sosial Henry Tajfel dan konsep inklusi eksklusi Eyben untuk menganalisis pembentukan in-group dan out-group dalam konteks polarisasi politik digital. Melalui pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough yang mencakup analisis teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial dengan pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, label “anak abah” mengalami transformasi makna dari identitas kolektif yang digunakan para pendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Umum 2024 berubah menjadi sebuah label yang disematkan kepada kritikus pemerintah sebagai bentuk penyimpangan politik. Kedua, hadirnya kelompok pro-pemerintah yang mendiskreditkan kritikus pemerintah menunjukkan adanya hubungan kekuasaan yang kompleks dan dapat menciptakan efek kontrol sosial yang kuat. Ketiga, adanya kekuasaan yang multifaset dan tidak searah, dimana label “anak abah” membangun solidaritas kolektif yang digunakan untuk memobilisasi adanya dukungan politik kepada Calon Gubernur 03 pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2024. Keempat, fenomena pelabelan “anak abah” ini memperjelas adanya polarisasi politik yang melahirkan “kelompok kami (kontra-pemerintah)” dan “kelompok mereka (pro-pemerintah)”, sehingga memperkuat relasi inklusi dan eksklusi di ruang publik digital Pasca Pemilihan Umum 2024.

Abtrak (Bhs. Inggris)

After the 2024 General Election, political labeling has become an important phenomenon in the dynamics of political communication in the digital space. The birth of the term “anak abah” which experienced a transformation of meaning from the electoral identity of Anies Baswedan's supporters to a tool of delegitimization against political criticism of the Prabowo-Gibran administration. This research uses Howard S. Becker's labelling theory and Rosalind Eyben's concept of political labelling to understand social processes and power relations in labeling, as well as Henry Tajfel's social identity theory and Eyben's concept of exclusion inclusion to analyze the formation of in-groups and out-groups in the context of digital political polarization. Through Norman Fairclough's critical discourse analysis approach that includes text analysis, discourse practices, and social practices with data collection in the form of literature studies. The results showed that first, the label “anak abah” experienced a transformation of meaning from a collective identity used by Anies Baswedan's supporters in the 2024 General Election to a label pinned on government critics as a form of political deviation. Secondly, the presence of a pro-government group that demonizes government critics shows the existence of complex power relations and can create strong social control effects. Third, there is multifaceted and unidirectional power, where the label “anak abah” builds collective solidarity used to mobilize political support for Governor Candidate 03 in the 2024 DKI Jakarta Regional Head Election. Fourth, the phenomenon of labeling “anak abah” reinforces the existence of political polarization that gave birth to “our group (pro-government)” and “their group (counter-government)”, thus strengthening relations of inclusion and exclusion in the digital public space after the 2024 General Election.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman