Update Artikelilmiah: 48575

WAHYU TRI HANDAYANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini membahas kondisi politik dinasti dan demokrasi Indonesia berdasarkan respon pengguna media sosial X terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 tentang batas usia calon kepala dan wakil kepala daerah. Peneliti menggunakan metode penelitian korpus linguistik dengan metode pengumpulan data crawling melalui media sosial X pada rentang waktu 29 Mei – 27 November 2024 menggunakan platform Node.Js, yang kemudian dianalisis menggunakan aplikasi perangkat lunak gratis AntConc versi 4.2.4 dan analisis wacana kritis. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki keterkaitan kognitif dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden karena terdapat kesamaan pola dan skema. Hadirnya media sosial X sebagai forum diskusi digital yang kemudian menjadi wadah gerakan sosial dengan terbentuknya narasi publik seperti #PeringatanDarurat dan slogan No Viral No Justice yang merefleksikan pergeseran mekanisme kontrol publik dari institusi formal ke arena digital. Dua putusan tersebut menunjukkan bahwa dua putusan tersebut dipersepsikan sebagai bagian dari fenomena gelombang autokratisasi dengan inovasi otoritarian berupa upaya pelanggengan politik dinasti Joko Widodo melalui putusan hukum.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study examines the condition of dynastic politics and Indonesian democracy based on the responses of social media X users to the Supreme Court Ruling Number 23/P/HUM/2024 regarding the age limit for regional head and deputy regional head candidates. The researcher employed a linguistic corpus research method with data collection through crawling on the social media platform X from May 29 to November 27, 2024, using the Node.js platform. The data were subsequently analyzed using the free software application AntConc version 4.2.4 and critical discourse analysis. The study reveals that the Supreme Court Ruling has a cognitive connection with the Constitutional Court Ruling Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates, as both exhibit similar patterns and schemes. The presence of social media X as a digital discussion forum has become a platform for social movements, evidenced by the emergence of public narratives such as #PeringatanDarurat and the slogan No Viral No Justice, reflecting a shift in public control mechanisms from formal institutions to the digital arena. Both rulings are perceived as part of an autocratization wave phenomenon, with authoritarian innovation manifested in efforts to perpetuate Joko Widodo’s dynastic politics through legal rulings.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman