Update Artikelilmiah: 48119

SHENA ARDISA NINGGAR DARA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Permasalahan mengenai penyalahgunaan data pribadi masih marak terjadi di masyarakat Indonesia, seperti pencatutan NIK KTP, peretasan, pencurian identitas pribadi, penggunaan data secara ilegal, dan lain-lain. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana bentuk sinkronisasi hukum dan bentuk perlindungan hukum masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, analitis, dan konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian taraf sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum In Concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, klasifikasi data, dan display data yang selanjutnya disajikan dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan perlindungan hukum masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pelayanan administrasi kependudukan telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal dan horizontal, artinya peraturan yang lebih rendah telah didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi dan peraturan tersebut tidak saling bertentangan dalam kedudukan yang sederajat. Kemudian perlindungan hukum masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pelayanan administrasi kependudukan telah memiliki pengaturan meliputi upaya perlindungan hukum secara preventif yang secara garis besar mengatur mengenai jaminan pengaturan perlindungan data perseorangan, jaminan pengaturan pengelolaan manajemen risiko, dan jaminan pengaturan perlindungan data pribadi yang dilindungi oleh negara. Upaya perlindungan hukum secara represif yang secara garis besar mengatur mengenai jaminan pengaturan pemberian hak akses data kependudukan, jaminan pengaturan penyelenggaraan pengawasan dan rekam jejak audit, serta jaminan pengaturan peran pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Problems regarding the misuse of personal data are still rampant in Indonesian society, such as national identification number profiteering, hacking, personal identity theft, illegal use of data, and others. Therefore, the author is interested in examining how the form of legal synchronization and the form of legal protection of the community against misuse of personal data in population administration services. The type of legal research used is normative juridical with statutory, analytical, and conceptual approach methods. The research specifications used are research on the inventory of laws and regulations, research on the level of legal synchronization, and legal discovery in concreto. Concreto. The type of data used in this research is secondary data. secondary data taken by literature study. Data processing is done by data reduction, data classification, and data display which is then presented in the form of narrative text. Based on the results of the research, it can be seen that the regulation of public legal protection against misuse of personal data in population administration services has shown vertical and horizontal synchronization, meaning that lower regulations have been based on higher regulations and these regulations do not contradict each other in an equal position. Then the legal protection of the community against misuse of personal data in population administration services The legal protection of the public against the misuse of personal data in population administration services already has arrangements covering preventive legal protection efforts, which broadly regulates the guarantee of individual data protection arrangements, guarantee of risk management arrangements, and guarantee of personal data protection arrangements protected by the state. Repressive legal protection efforts, which outline the guarantee of arrangements for granting access rights to population data, guarantee arrangements for organizing surveillance and audit trails, and guarantee arrangements for protecting personal data protected by the state. supervision and audit trail, and the role of the government in the implementation of personal data protection.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman