Home
Login.
Artikelilmiahs
47961
Update
MATTHEW JUPITER WIDIANTO
NIM
Judul Artikel
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGAJUAN PASANGAN CALON OLEH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Ketentuan ambang batas pencalonan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 2016. Melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan judicial review dan merekonstruksi ketentuan ambang batas pencalonan bagi partai politik sebagaimana dalam rumusan Pasal 40 UU No. 10 Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis permasalahan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Konstitusi dalam memutus rekonstruksi ambang batas dan implikasinya terhadap pengajuan pasangan calon oleh partai politik dalam pemilihan kepala daerah yang demokratis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersumber dari data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan disajikan dalam teks naratif. Analisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk merekonstruksi rumusan ketentuan ambang batas pencalonan bagi partai politik dengan mempertimbangan keadilan pemilihan dan sebagai bagian penghormatan terhadap suara rakyat. Implikasi dari Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah terbukanya kesempatan lebih luas bagi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Selain itu, memberikan pula penguatan terhadap pemenuhan hak politik warga negara.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The regional head threshold provision is one of the requirements that must be met by political parties to propose candidate pairs in the regional head elections as stipulated in Article 40 of Law No. 10/2016. Through Decision Number 60/PUU-XXII/2024, the Constitutional Court decided to grant a judicial review and reconstruct the nomination threshold provisions for political parties as in the formulation of Article 40 of Law No. 10/2016. This research analyses the legal considerations used by the Constitutional Court in deciding the reconstruction of the threshold and its implications for the submission of candidate pairs by political parties in democratic regional elections. The approach method uses normative juridical with descriptive analytical research specifications and is sourced from secondary data. Data collection is done through literature study and presented in narrative text. Data analysis uses qualitative normative methods. The results showed that the Constitutional Court decided to reconstruct the formulation of the nomination threshold provisions for political parties by considering electoral justice and as part of respect for the people's voice. The implication of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 is the opening of wider opportunities for political parties to be able to propose candidate pairs in the contestation of regional head elections. In addition, it also strengthens the fulfilment of citizens' political rights.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save