Update Artikelilmiah: 47904

ZUHAL MUNIRULHAQ AL MUSYARROF

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Permohonan pengampuan adalah sebuah upaya hukum yang dilakukan untuk menempatkan seseorang dengan keadaan dungu yang telah mencapai usia dewasamenjadi seseorang yang disamakan seperti orang yang belum dewasa dengan ketentuan khusus seperti kompetensi relatif pengampuan dan pemeriksaanterhadap calon Terampu. Namun, Hakim pada Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Sgt tidak memperhatikan ketentuan mengenai kompetensi relatif pengampuan dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap calon Terampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sangatta dan mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkanpermohonan pengampuan dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Sgt.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif, dengan data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sangatta atas permohonan pengampuan nomor 25/Pdt.P/2023/PN Sgt tidak tepat karena tidak memenuhi ketentuan kompetensi relatif pengampuan di mana calon Terampu tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta. Hakim dalam pertimbangan hukumnya, melakukan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dalam hal kompetensi relatif pengampuan dan terdapat pula aturan yang bahkan tidak dipertimbangkan mengenai pemeriksaan calon Terampu.

Abtrak (Bhs. Inggris)

A guardianship application is a legal action taken to place a person with an imbecile condition who has reached the age of maturity into the same position as an adult with special provisions such as the relative competence of the guardianship and the examination of candidates for the guardianship. However, the judge in Determination No. 25/Pdt.P/2023/PN Sgt did not pay attention to the regulation on the relative competence of the guardianship and did not examine the candidates for the guardianship. This research aims to find out the relative competence of the Sangatta District Court and to find out the Judge's legal considerations in granting guardianship applications in Determination Number 25/Pdt.P/2023/PN Sgt. This research uses normative juridical research methods with prescriptive research specifications, with research data sourced from secondary data. The method of data collection is done through literature study which is presented in the form of narrative text and analyzed qualitatively. The results of research show that the relative competence of the Sangatta District Court on guardianship application number 25/Pdt.P/2023/PN Sgt is not appropriate because it doesn’t meet the provisions of the relative competence of guardianship where the prospective guardian is not in the jurisdiction of the Sangatta District Court. The judge, in his legal reasoning, did not consider the relative competence of guardianship and there were also rules that were not even considered regarding the examination of prospective guardians.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman