Update Artikelilmiah: 47897

ALE IDA TRI ZAHRANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Jamak ditemui permohonan praperadilan dengan objek permohonan sah atau tidaknya penetapan tersangka diajukan lebih dari satu kali seolah-olah asas ne bis in idem sengaja disimpangi. Nihilnya aturan yang tegas menjadikan tiap hakim praperadilan yang dihadapkan dengan permohonan yang demikian menjatuhkan putusan yang berbeda-beda. Di tengah fenomena yang demikian, ditemukan hakim yang serta merta memutus permohonan praperadilan tersebut telah ne bis in idem dan ada pula hakim yang terlebih dahulu mempertimbangkan adanya fakta baru yang diajukan sebagai wujud kebaruan dari permohonan yang terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua pendapat hakim dalam memutus permohonan praperadilan yang berulang tersebut apakah benar melanggar ne bis in idem ataukah tidak serta akibat hukumnya terhadap putusan terdahulu jika putusan terbaru berbeda amarnya dengan putusan terdahulu. Melalui penelitian yuridis normatif dengan didasarkan pada data sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan, akan diteliti perbandingan antara Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Srg dan Putusan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel dalam memutus permohonan praperadilan yang berulang. Berdasarkan penelitian secara preskriptif, nilai keadilan akan tercapai apabila hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ada tidaknya fakta baru sebelum permohonan itu dinyatakan ne bis in idem. Namun, akan sangat menyalahi kepastian hukum apabila putusan tersebut menjatuhkan putusan yang berbeda namun tidak menambahkan amar yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah membatalkan putusan terdahulu. Akibatnya akan terdapat dua putusan yang berlaku terhadap satu perkara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Abtrak (Bhs. Inggris)

It is common to find pretrial applications with the object of requesting whether or not the determination of a suspect is valid filed more than once as if the principle of ne bis in idem is deliberately circumvented. The absence of strict rules has led each pretrial judge faced with such requests to render different verdicts. In the midst of this phenomenon, there are judges who immediately decide that the pretrial application is ne bis in idem and there are also judges who first consider the existence of new facts submitted as a form of novelty from the previous application. This study aims to compare the two opinions of judges in deciding whether the repeated pretrial petitions violate ne bis in idem or not and the legal consequences of the previous decision if the latest decision is different from the previous decision. Through normative juridical research based on secondary data collected through desk research, a comparison between Decision Number 3/Pid.Pra/2022/PN Srg and Decision Number 61/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel in deciding repeated pretrial motions. Based on prescriptive research, the value of justice will be achieved if the judge first considers whether there are new facts before the petition is declared ne bis in idem. However, it will violate legal certainty if the decision imposes a different decision but does not add a ruling stating that the decision has canceled the previous decision. As a result, there will be two decisions that apply to one case, causing legal uncertainty.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman