Update Artikelilmiah: 47887

DHAFA WAHYU RAMADHAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Proses awal penegakan hukum pidana pasti melalui tahap penyidikan. Sebagai pintu gerbang penegakan hukum pidana, penyidikan memegang peranan yang penting guna menemukan tersangka dan mencari serta mengumpulkan bukti. Dalam hal terjadi tindak pidana yang melibatkan pelaku sipil dan prajurit, maka secara normatif proses penyidikan dilakukan secara koneksitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan acara pemeriksaan koneksitas dalam penegakan hukum pidana seakan sulit untuk diwujudkan hingga dewasa ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto terhadap oknum prajurit dalam perkara koneksitas tindak pidana penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Sokaraja beserta faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan perkara a quo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap penyidikan perkara a quo tidak dilaksanakan dengan acara pemeriksaan koneksitas atau dilaksanakan secara splitsing (terpisah), namun tetap mempedomani ketentuan hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Peradilan Militer dan KUHAP. Penyidikan secara terpisah tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor kekosongan hukum mengenai petunjuk teknis penyidikan perkara koneksitas, faktor penegak hukum yang menganggap acara koneksitas sulit dilaksanakan, dan faktor ketiadaan tim tetap daerah. Sekalipun demikian, secara yuridis penanganan perkara koneksitas yang dilakukan terpisah tetap dianggap sah meskipun tidak memberikan kepastian hukum.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The initial process of criminal law enforcement must go through the investigation stage. As the gateway to criminal law enforcement, investigation plays an important role in finding suspects and searching for and collecting evidence. In the event of a criminal offense involving civilian perpetrators and soldiers, then normatively the investigation process is carried out by connexity. This research is motivated by the application of the connexity examination event in criminal law enforcement which seems difficult to be realized until now. This study aims to determine the investigation process carried out by investigators of the Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto against unscrupulous soldiers in the case of connexity of persecution in one of the nightspots in Sokaraja and the factors that hinder the investigation process of the case a quo. The research method used in this research is normative juridical with data collection methods through literature study and interviews. The results showed that the investigation of the case a quo was not carried out with a connexity examination program or carried out in a splitsing (separate) manner while still guiding the provisions of the procedural law contained in the Military Justice Law and the Criminal Procedure Code. The separate investigation occurred due to several factors, namely the legal vacuum regarding technical guidelines for the investigation of connexity cases, the factor of law enforcers who considered connexity events difficult to implement, and the factor of the absence of a permanent regional team. Even so, juridically, the handling of connexity cases conducted separately is still considered valid even though it does not provide legal certainty.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman