Update Artikelilmiah: 47830

MUHAMMAD ABRAAR BAHTIAR

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pelayanan publik merupakan sebuah tujuan negara guna memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak warga negara. Penelitian ini menganalisis implementasi standar pelayanan publik serta kendala dalam penerbitan sertifikat hak milik pertama kali sebagai keputusan tata usaha negara di ATR/BPN Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif serta memiliki spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di ATR/BPN Kabupaten Purbalingga. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Metode pengolahan data dilakukan dengan teknik reduksi data, sedangkan penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian ini adalah implementasi pelayanan publik dalam penerbitan sertifikat hak milik telah mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, terdapat kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sistem administrasi yang belum sepenuhnya digital, serta kendala eksternal seperti ketidaklengkapan berkas pemohon dan sengketa tanah. Untuk meningkatkan efektivitas layanan, disarankan adanya digitalisasi pelayanan, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Public service is a state objective that aims to fulfill the basic needs and rights of citizens. This research analyzes the implementation of public service standards and their obstacles in the issuance of the first certificate of ownership as a state administrative decision at ATR / BPN Purbalingga Regency. This research uses empirical juridical methods with a qualitative approach and uses descriptive research specifications. The research location is at ATR/BPN Purbalingga Regency. The data used in this research consists of primary data and secondary data. Primary data collection was conducted through interviews, while secondary data was obtained through literature study. Data processing methods were carried out using data reduction techniques, while data presentation was presented in the form of narrative text. The results show that the implementation of public services in the issuance of property rights certificates has followed applicable regulations, including Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. However, there are internal constraints such as limited human resources and an administrative system that is not fully digitized, as well as external constraints such as incomplete applicant files and land disputes. To improve service effectiveness, it is recommended to digitize services, improve the quality of human resources, and optimize coordination with related agencies.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman