Update Artikelilmiah: 4778

PANGESTIKA RIZKI UTAMI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 13/G/2012/PTUN.Smg., dalam menentukan keabsahan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyumas mengenai Pengesahan Saudara Andi Purwoko sebagai Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2011 – 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan konsepsi legis positifis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian Preskriptif.
Berawal dari adanya Pemilihan Kepala Desa di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, Tugiman, Kasman Diat, Kasim Prayitno sebagai pihak yang kalah dalam Pilkades, berpendapat bahwa proses pilkades tersebut terjadi berbagai macam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi Bupati Banyumas tetap menganggap proses Pilkades tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan akhirnya pada tanggal 7 Desember 2011 menerbitkan Surat Keputusan Nomor Nomor 141.1/951/2011 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 atas nama Saudara ANDI PURWOKO (Objek Sengketa). Kemudian atas diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut Para penggugat mengguhat Bupati Banyumas selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dengan alasan gugatan bahwa surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Pendapat penggugat berbeda dengan pertimbangan hukum majelis hakim mengenai kewenangan tersebut. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan PTUN Semarang Nomor 13/G/2012/PTUN.Smg menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Banyumas) telah sesuai dengan perturan perundang-undangan dam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. 
Kata kunci : Sengketa, Pemilihan Kepala Desa

Abtrak (Bhs. Inggris)

The aims of this research is to determine how the legal considerations in the decision of the council of judges administration court semarang number : 13/G/2012/PTUN.SMG., on determining the validity of a decree of head of Banyumas about the legalization of Mr. Andi Purwoko as a head of cindaga village, kebasen sub-district, Banyumas Regency in term of office from 2011-2017. The Method which used in this research is normative juridical research, this research that used the conception of positivist legislators. The analytical method used is Preskriptif.
Begun from the presence of the election of the village head (called pilkades) which held in cindaga village head, kebasen sub-district, Banyumas Regency. The Prosecutors (Tugiman, Kasman Diat, and Kasim Prayitno) as the losers of the election of the village head (pilkades), argued that on the Pilkades process there were many violation occured against regulation of legislation applicable. But the head of Banyumas regent still assume that the pilkades process have appropriate with the regulation of legislation applicable, and finally on December 7th, 2011 issued the decree number 141.1/951/2011 about the legalization of Mr. Andi Purwoko as a head of Cindaga Village, kebasen sub-district, Banyumas regency. (the object of dispute) Then the publication of the decree of the object of dispute that mentioned, the prosecutors acuse the head of Banyumas regent as state administrative officials who has published the decree the object of dispute with the reason for the lawsuit that the decree of the object of dispute have been contradictory with the regulation of legislation applicable and general principles of good government.
The opinion of the prosecutors was different with the legal considerations of the panel of judges on their legal considerations on the decision of the council of judges administration court Semarang number 13/G/2012/PTUN.SMG., state the decree which issued by the defendant (head of Banyumas regent) already appropriate with the regulation of legislation applicable and general principles of good government especially the principle of formal accuracy.

Keywords: Disputes, The election of the village head

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman