Update Artikelilmiah: 47572

ANNISA NUR DWI PANGESTU

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat SIPD merupakan pengelolaan
informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah
yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan, faktor
penghambat, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa pada aspek-aspek yang disajikan dalam pelaksanaan menggunakan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang disajikan pada tahun 2023 laporan hasil evaluasi
kinerja sistem akuntabilitas pemerintahan menunjukkan hasil “Baik”
. Tetapi dalam
penyusunannya masih terdapat kekurangan yaitu server yang kurang kuat dan sumber daya
manusia yang masih perlu mendapat pelatihan, wawasan berkelanjutan dan evaluasi untuk
menunjang kinerja pegawai. Pada aspek kelancarannya rutinitas fungsi dan dampak yang
dikehendaki sudah menunjukkan hasil yang optimal.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Penjenjangan Kinerja

Abtrak (Bhs. Inggris)

The Regional Government Information System abbreviated as SIPD is the management of
regional development information, regional financial information, and regional government
information that are interconnected to be utilized in the implementation of regional
development. The purpose of this study was to determine and analyze how the implementation,
inhibiting factors, with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 70 of 2019. The
results of this study indicate that the aspects presented in the implementation using the
Regional Government Information System of the Purbalingga Regency Government for the
2024-2026 Regional Development Plan (RPD)
presented in 2023 the report on the results of the evaluation of the performance of the
government accountability system showed "Good" results. However, in its preparation there
are still shortcomings, namely the server is not strong enough and human resources still need
training, continuous insight and evaluation to support employee performance. In terms of the
smoothness of the routine of functions and the desired impact, it has shown optimal results.
Keywords: Implementation of Public Policy, Performance Leveling

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman